Tentang Hilirisasi Indonesia yang Kadang Mirip Drama Keluarga Besar
Ada satu kebiasaan unik bangsa-bangsa kaya sumber daya:
mereka sering merasa sudah kaya padahal baru punya bahan mentah. Ini seperti
seseorang yang bangga punya satu karung singkong lalu merasa setara dengan
pabrik keripik internasional. Padahal dunia modern bukan menghargai siapa yang
punya singkong, melainkan siapa yang bisa membuat singkong itu berubah jadi
keripik rasa balado, dikemas estetik, lalu dijual tiga puluh kali lipat di
minimarket bandara.
Di sinilah hilirisasi masuk sebagai mantra sakti era Joko
Widodo. Kata “hilirisasi” mendadak terdengar di mana-mana seperti lagu dangdut
yang diputar berulang di hajatan desa: awalnya orang bingung, lama-lama hafal
juga. Dari pejabat, akademisi, sampai bapak-bapak warung kopi mendadak bicara
soal smelter, nikel, dan baterai mobil listrik, meski sebagian masih mengira
“smelter” itu nama villain di film robot Jepang.
Strategi ini sebenarnya sederhana: jangan lagi jual tanah
mentah ke luar negeri seperti pedagang pisang yang menyerahkan buah sekaligus
pohonnya. Indonesia ingin naik kelas. Kalau dulu kita ekspor bijih nikel mentah
lalu negara lain mengolahnya menjadi barang mahal, sekarang Indonesia ingin
berkata, “Maaf bos, mulai hari ini kami tidak cuma jual tepung, kami juga mau
bikin martabak.”
Maksudnya adalah Indonesia tidak mau lagi berjalan pelan
seperti kura-kura birokrasi sambil membawa map kuning. Indonesia ingin melompat
langsung dari negara penjual bahan mentah menjadi pemain industri global.
Logikanya mirip anak kampung yang tidak mau lagi sekadar jadi penonton warnet,
tapi langsung belajar coding supaya bisa bikin aplikasi sendiri. Ambisius?
Jelas. Nekat? Sedikit. Tapi sejarah memang sering ditulis oleh orang-orang yang
cukup nekat untuk terlihat aneh di awal.
Masalahnya, melompat itu indah di teori, tetapi dalam
praktik, katak juga bisa salah mendarat.
Pemerintahan Prabowo Subianto tampaknya melanjutkan proyek
besar ini dengan gaya berbeda. Kalau Jokowi seperti mandor proyek yang membawa
megafon sambil menunjuk excavator, Prabowo terlihat lebih seperti kepala
perguruan silat yang mencoba mengatur formasi sambil menenangkan semua murid
yang mulai berkelahi soal jatah makan siang.
Cakupan hilirisasi diperluas. Tidak hanya nikel, tetapi juga
berbagai komoditas lain. Bahkan rumput laut ikut masuk radar. Ini menarik,
karena bangsa yang dulu ribut soal “siapa paling nasionalis” sekarang mulai
sadar bahwa masa depan ekonomi ternyata juga bisa ditentukan oleh ganggang laut
yang selama ini lebih sering dianggap teman sandal jepit di pantai.
Namun seperti semua proyek raksasa, hilirisasi punya sisi
dramatis yang tidak kalah panas dari grup WhatsApp keluarga menjelang pembagian
warisan.
Kalau transfer teknologi tidak benar-benar terjadi,
Indonesia bisa terjebak menjadi “kos industri” global: bangunannya milik kita,
tanahnya milik kita, listriknya dari kita, tetapi otaknya tetap dari luar.
Situasi seperti ini berbahaya. Karena rakyat bisa menerima
kesulitan, tetapi sulit menerima ketidakadilan. Dalam politik, rasa tidak adil
itu seperti nasi basi: sedikit saja baunya muncul, seluruh rumah langsung
ribut.
Hilirisasi akhirnya menjadi paradoks zaman modern. Ia
seperti obat kuat pembangunan: bisa membuat ekonomi berlari cepat, tetapi jika
dosisnya salah, jantung sosial dan lingkungan ikut berdebar-debar.
Namun demikian, ada satu hal penting yang tidak boleh
dilupakan: bangsa besar memang tidak bisa selamanya hidup dari menjual bahan
mentah. Itu seperti petani yang terus menjual gabah tetapi tidak pernah belajar
membuat nasi goreng. Cepat atau lambat, ia akan sadar bahwa keuntungan terbesar
bukan ada di sawah, melainkan di dapur industri.
Karena itu, kritik terhadap hilirisasi seharusnya bukan
“hentikan semuanya,” melainkan “bagaimana membuatnya lebih adil dan lebih
cerdas.” Sebab menolak industrialisasi total hanya karena takut risiko, sama
seperti menolak menikah karena takut mertua. Masalahnya nyata, tetapi hidup
tetap harus jalan.
Indonesia hari ini sedang mencoba sesuatu yang sangat sulit:
menjadi negara besar yang tidak sekadar kaya sumber daya, tetapi juga punya
daya tawar geopolitik. Dalam dunia modern, negara dihormati bukan karena luas
hutannya saja, melainkan karena negara lain bergantung pada industrinya. Dunia
tidak antre pada penjual tepung. Dunia antre pada pembuat roti.
Tentu jalannya tidak akan mulus. Akan ada korupsi, konflik
kepentingan, drama izin tambang, hingga pejabat yang bicara “ekosistem
industri” tetapi masih bingung membedakan nikel dan stainless steel. Tetapi
sejarah pembangunan memang tidak pernah lahir dari situasi steril. Ia selalu
berisik, penuh kontradiksi, dan kadang absurd.
Seperti katak yang melompat di musim hujan, Indonesia kini
sedang mencoba satu lompatan besar. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita berani
melompat.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.