🍚 Swasembada Padi dan Ilusi Kemarau Basah: Saat Alam Lebih Rajin daripada Kebijakan

Indonesia kembali bergembira! Tahun 2025 diumumkan sebagai tonggak sejarah baru: negeri kita katanya berhasil mencapai swasembada pangan! Media ramai menyiarkan gambar sawah hijau, pejabat menanam padi sambil senyum-senyum, dan spanduk “Selamat Datang di Era Kedaulatan Pangan” dipasang di mana-mana—kadang di depan mal, kadang di depan tanah yang sudah jadi kompleks perumahan.

Namun, sebagaimana sering terjadi di negeri penuh sinetron politik ini, kisahnya ternyata tidak sesederhana itu. Menurut laporan INDEF (yang rupanya lebih suka membaca data ketimbang baliho), kenaikan produksi padi tahun ini bukan karena kebijakan ajaib, melainkan... karena kemarau yang basah.

Ya, kemarau basah. Cuaca yang bingung identitas, antara ingin kering tapi malah menetes. Akibatnya, petani punya waktu lebih panjang untuk menanam. Bukan karena kebijakan baru, bukan juga karena benih unggul dari hasil riset canggih, tapi karena langit sedang berbaik hati.

Kalau begini, mungkin kita sebaiknya mengangkat awan jadi Menteri Pertanian.

🌾 Petani Gurem, Sang Pahlawan dengan Cangkul Mikro

Tentu saja, di balik euforia “kedaulatan pangan”, masih ada para petani gurem—pahlawan nasional dengan modal cangkul, doa, dan lahan seukuran lapangan badminton. Sekitar 70% petani Indonesia hanya punya lahan kurang dari setengah hektar. Itu pun sering terancam hilang, karena setiap tahun 100 ribu hektare sawah berubah jadi kavling.

Jadi kalau Anda bertanya “Mengapa beras mahal?”, mungkin jawabannya sederhana: karena sawahnya sudah jadi ruko minimalis berkonsep tropis.

Lebih ironis lagi, banyak petani kita kini tak lagi punya tanah sendiri. Mereka seperti buruh di ladang yang dulu mereka miliki. Dalam istilah akademik, ini disebut depeasantization. Tapi dalam istilah rakyat, ini disebut: “Dulu sawah, sekarang sawangan.”

💸 Pasar Bebas dan Petani yang Tak Bebas

Sementara itu, logika pasar bebas terus bekerja keras memastikan siapa yang bebas—dan siapa yang tidak. Petani di desa harus bersaing dengan korporasi pertanian yang punya traktor seharga rumah dinas, drone penyemprot pupuk, dan manajer bergelar MBA.

Petani kecil masih mengandalkan “moral ekonomi”, gotong royong, dan doa bersama sebelum panen. Tapi pasar global tidak paham bahasa gotong royong. Ia hanya mengerti margin profit. Akibatnya, hasil panen petani sering kalah bukan karena kualitas, tapi karena logistik, tengkulak, dan tentu saja... kebijakan yang lebih sering berubah daripada cuaca “kemarau basah” tadi.

🚫 Larangan Impor: Diet Nasional yang Tak Direncanakan

Ketika semua ini berlangsung, pemerintah mencoba strategi baru: larangan impor pangan. Katanya, supaya kita makan dari hasil bumi sendiri. Ide yang mulia, sampai orang sadar... bahwa produksi garam cuma setengah dari kebutuhan nasional.

Akibatnya, harga melambung. Pabrik makanan mulai kelimpungan. Rakyat mulai berhitung ulang di warung: “Kalau nasi tambah mahal, apa kita makan janji politik saja?”

Kebijakan seperti ini mengingatkan kita pada diet ekstrem—niatnya sehat, tapi hasilnya pusing dan lapar.

🌱 Menuju Kedaulatan yang Tidak Cuma di Spanduk

Tapi tenang, masih ada harapan. Indonesia bisa benar-benar mandiri pangan jika kita berani melakukan reforma agraria yang nyata, bukan sekadar seremoni penyerahan sertifikat di televisi.

Bayangkan jika lahan benar-benar didistribusikan adil, jika petani mendapat akses modal dan teknologi, dan jika koperasi pertanian jadi sekuat startup fintech. Kita bahkan bisa mengembangkan sistem agroekologi—di mana tanah dirawat seperti keluarga, bukan dieksploitasi seperti tambang.

Dan tentu saja, semua ini perlu dukungan infrastruktur: irigasi, jalan desa, dan gudang penyimpanan. Karena bagaimana kita bisa bicara “kedaulatan pangan” kalau hasil panen masih busuk di truk karena jalan berlubang?

🍛 Penutup: Dari Kemarau Basah ke Kebijakan yang Basah Otak

Kedaulatan pangan tidak bisa lahir dari keberuntungan cuaca. Ia butuh otak yang basah oleh ide, bukan oleh keringat panik menjelang konferensi pers.

Swasembada sejati bukan soal angka di laporan, tapi tentang rakyat yang bisa makan dari hasil kerja mereka sendiri, tanpa harus menunggu langit memberi diskon hujan.

Jadi, sebelum kita kembali mengklaim “sukses besar” di televisi, mari kita pastikan dulu siapa yang sebenarnya bekerja: cuaca atau kebijakan?

abah-arul.blogspot.com., November 2025