Pajak: Antara Iuran Gotong Royong atau Tiket Masuk ke Dunia Absurditas Modern

Setiap awal bulan, sebagian rakyat dunia menjalani ritual sakral: menerima gaji, membuka slip, lalu menatap angka potongan pajak dengan ekspresi seperti menemukan mantan menikah dengan sahabat sendiri. Itulah saat di mana manusia modern menyadari bahwa ia bukan hanya pekerja, tapi juga donatur tetap pemerintah—tanpa pernah mendapat piagam penghargaan atau tanda terima yang bisa dibingkai.

Tak heran ketika seorang tokoh eksentrik di dunia teknologi berteriak di atas panggung, “You work, you get taxed. You buy something, you get taxed. You own something, you get taxed again!” — dunia bersorak. Akhirnya ada yang berkata jujur, pikir mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, itu sama saja seperti seseorang mengeluh bahwa “setiap kali saya makan, saya jadi kenyang.” Ya… itu memang konsekuensi logis dari sistem yang kita pilih.

Namun karena dunia maya lebih suka keluhan yang berirama heroik, kalimat itu pun diubah jadi puisi penderitaan digital: loop of quiet control — lingkaran penghisapan yang konon menjadikan warga negara budak pajak modern. Sebagian warganet langsung berteriak “revolusi!”, sementara sebagian lainnya bingung: “Kalau semua pajak dihapus, nanti siapa yang bayar jalan tol yang belum selesai tapi sudah macet?”

Sungguh, debat soal pajak ini seperti drama keluarga besar: semua merasa berkorban, tapi tak ada yang mau cuci piring. Pemerintah berkata, “Kami butuh pajak untuk membangun negeri.” Rakyat menjawab, “Tapi kenapa setiap kali kami lihat proyek, yang dibangun dulu justru plang bertuliskan ‘Dibiayai oleh Pajak Anda’?” Sebuah pengingat yang terasa seperti pesan pasif-agresif dari kosmos.

Tentu saja, dalam teori yang indah, pajak adalah bentuk gotong royong modern—semacam patungan nasional agar semua bisa hidup layak. Jalan, rumah sakit, sekolah, bahkan sinyal Wi-Fi kantor pajak—semuanya dari uang kita. Tapi di dunia nyata, transparansi anggaran sering kali seperti siaran sepak bola pakai parabola rusak: gambar kadang muncul, tapi suaranya hilang.

Ironinya, sebagian yang paling vokal menentang pajak justru para miliarder yang perusahaannya hidup dari subsidi dan kontrak pemerintah. Ibarat orang yang menolak bayar tiket bioskop, padahal dia sutradaranya, pemerannya, sekaligus pemilik gedungnya. Mereka berteriak “Stop the tax oppression!” sambil mengantongi bonus dari proyek yang dibiayai… ya, pajak.

Tentu, bukan berarti rakyat harus diam menerima semua ini. Pajak memang perlu diawasi. Tapi membenci pajak secara total itu seperti marah pada listrik karena tagihan bulanannya—tanpa sadar, kalau lampunya mati, kita juga yang panik duluan. Jadi, solusi yang waras bukanlah membakar tagihan, tapi memastikan arusnya tidak bocor ke tempat yang salah.

Pada akhirnya, pajak adalah cermin peradaban: apakah kita hidup dalam masyarakat yang adil dan transparan, atau dalam sitcom absurd di mana rakyat kerja keras sementara birokrasi sibuk rapat tentang “rencana pembentukan panitia peninjauan efektivitas pajak”?

Jadi, jika bulan ini Anda melihat potongan pajak di slip gaji, jangan langsung sedih. Bayangkan saja Anda baru menyumbang sedikit untuk membangun jalan, sekolah, atau… setidaknya memperpanjang umur pohon plastik di taman kota. Dan kalau pemerintah masih boros, ya mungkin saatnya kita kirimkan catatan kecil di bawah laporan pajak:

“Dari rakyat, untuk rakyat. Tolong jangan lupa bagian ‘untuk rakyat’-nya.”

abah-arul.blogspot.com., November 2025