Kelas Menengah Indonesia: Pilar Ekonomi yang Bergetar—Seperti HP 2 Jutaan Dipaksa Main Genshin

Kelas menengah sering digambarkan sebagai “tulang punggung ekonomi Indonesia”. Istilah yang kedengarannya gagah ini pada kenyataannya mirip slogan iklan mie instan: terdengar heroik, tapi isinya apa adanya. Berdasarkan klasifikasi BPS, siapa pun yang berpenghasilan antara Rp 2,04 juta sampai Rp 9,91 juta per kapita per bulan resmi menjadi bagian dari kelas yang konon menopang 81,49% pengeluaran rumah tangga nasional—meski sering kali, pengeluaran itu termasuk juga cicilan PayLater.

Dengan jumlah yang mencapai dua pertiga populasi (kalau digabung dengan “kelas menengah wanna-be”), kelompok ini memang seperti cokelat kiloan di supermarket: banyak, penting, tapi cepat habis kalau kena inflasi. Dan sayangnya, pilar ini kini sedang bergetar—bukan karena gempa, tapi karena cicilan, harga cabai, dan notifikasi bank yang berbunyi “saldo tidak cukup”.

Penyusutan Kelas Menengah: Plot Twist yang Tidak Diinginkan

BPS mencatat bahwa jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024. Artinya, 9,5 juta orang “turun kasta” dalam lima tahun—sebuah migrasi sosial yang jauh lebih cepat daripada migrasi burung ke kutub utara.

Ini menunjukkan satu hal: kelas menengah itu ternyata seperti bubble tea—bentuknya besar, warnanya menarik, tapi sekali ditusuk sedotan, langsung kempes.

Kelas Menengah Pedesaan: Bertani di Atas Tali Rafia

Kalau kelas menengah perkotaan hidup dalam drama cicilan, kelas menengah petani hidup dalam horor bernama cuaca dan harga komoditas. Mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil, dengan pendapatan tahunan rata-rata cuma Rp 5,23 juta. Itu artinya, mereka yang berpendapatan Rp 2–5 juta per bulan sudah dianggap kelas menengah versi agraris—tentu dengan syarat tambahan: punya lahan 0,5–2 hektar, traktor minjem tetangga, dan anak yang sekolahnya sudah bisa pakai Google Classroom.

Masalahnya, pendapatan petani ini bisa naik turun sesuka pasar global. Satu kali gagal panen, mereka bisa langsung kembali ke status “kelas menengah halu”. Dan kalau harga anjlok, pendapatan yang tadinya Rp 3 juta bisa menyusut seperti singkong direbus kelamaan.

Jawa vs Sumatra: Kompetisi Panggung Ekonomi

Dari sisi geografis, dinamika kelas menengah Indonesia mirip kompetisi MasterChef: ada dapur utama, ada dapur kedua. Jawa memegang 58,75% PDB nasional, didukung industri manufaktur dan jasa. Itulah sebabnya kelas menengah perkotaan di Jawa tampil lebih percaya diri—bahkan kadang lebih percaya diri daripada skill memasaknya.

Sementara itu, Sumatra menyumbang 21,36% PDB lewat komoditas dan tambang. Banyak petani sawit bisa masuk kelas menengah, tapi itu pun tergantung harga sawit dunia. Jika harga naik, mereka langsung naik kelas. Jika harga turun, mereka jadi seperti film seri yang dihentikan tiba-tiba: to be continued entah kapan.

Fondasi kelas menengah di luar Jawa dengan demikian sering terasa seperti jembatan kayu di pedalaman: bisa dilewati, tapi jangan lompat-lompat.

Lampu Kuning untuk Perekonomian

Penurunan populasi kelas menengah seharusnya menjadi lampu kuning besar untuk perekonomian nasional. Tapi lampu kuning ini sering dianggap masyarakat sebagai “boleh lanjut asal hati-hati”—sama seperti di jalan raya.

Padahal persoalannya jauh lebih serius. Kelas menengah adalah pasar, konsumen, pembayar pajak, pembeli sepeda lipat, dan penggerak ekonomi lokal. Jika jumlah mereka menyusut, daya tahan ekonomi kita ikut melemah. Ibarat rumah, kita sedang kehilangan tiang tengah—dan sisanya menanggung hidup dengan modal tembok saja.

Program semacam petani milenial tentu memberi harapan. Tapi tanpa kebijakan stabil, tepat sasaran, dan bebas dari drama anggaran, program ini hanya akan seperti acara motivasi: semangat naik sejam, pendapatan tetap segitu-gitu saja.

Kesimpulan: Pilar Itu Masih Berdiri, Tapi Perlu Diperkuat

Kelas menengah Indonesia bukan sekadar angka statistik; mereka adalah orang-orang yang hidup dengan strategi ekonomi yang rumit: irit, hemat, tapi tetap ingin rekreasi ke Bali setahun sekali. Penyusutan mereka adalah tanda bahwa “pilar perekonomian” itu mulai getarannya serius—lebih serius dari getaran motor matic usia 10 tahun.

Memperkuat kelas menengah berarti memastikan mereka tidak lagi hidup dalam ketidakpastian cuaca, harga komoditas, dan cicilan. Kalau pilar ini runtuh, ekonomi Indonesia tidak hanya goyang, tapi bisa ambruk seperti lemari triplek tanpa skrup.

abah-arul.blogspot.com., November 2025