Di Indonesia, ada satu makhluk ekonomi yang keberadaannya misterius dan nasibnya tragis: kelas menengah rentan. Mereka ini seperti karakter di film horor—kelihatannya aman, tapi setiap saat bisa disergap inflasi dari balik pintu dapur.
Selama ini, perhatian negara banyak tertuju pada mereka yang
berada di bagian paling bawah piramida ekonomi. Wajar saja: angka-angka
kemiskinan memang lebih mudah terlihat. Tapi rupanya, di balik bisingnya mal
dan deretan mobil yang antre di SPBU, ada sekelompok orang yang secara
diam-diam juga sedang ngos-ngosan menjaga kewarasan finansial. Dialah
kelas menengah—kaum yang kalau harga telur naik seribu rupiah saja langsung
menghitung ulang rencana hidup.
Kelas Menengah yang Menyusut: Bukan Diet, Tapi Krisis
Menurut BPS, jumlah kelas menengah turun dari 57 juta jiwa
pada 2019 menjadi 47 juta jiwa pada 2024. Penurunan 10 juta jiwa ini bukan
karena mereka tiba-tiba kesadaran untuk hidup minimalis—melainkan karena
ekonomi menolak diajak kompromi.
Mereka ini bukan hilang, hanya tergelincir ke bawah.
Seperti orang yang berdiri di eskalator rusak: niatnya naik, tapi kok makin
turun.
Tekanan inflasi juga ikut menjadi antagonis utama. Harga
pangan dan biaya hidup naik, gaji stagnan, dan cicilan tetap setiap bulan
membunyikan “dun dun duuun” background soundtrack. Ibaratnya, hidup kelas
menengah itu seperti lomba lari tapi lintasannya pakai pasir pantai.
Terlalu “Kaya” untuk Bansos, Terlalu “Miskin” untuk
Tenang
Sialnya, posisi kelas menengah ini serba nanggung. Mereka
tidak masuk daftar bansos yang menyasar desil 1–4, tapi juga tidak punya ruang
napas layaknya kelas atas. Mereka ini kelas ekonomi “pas-pasan”—pas dibutuhkan
negara, pas tidak dibantu juga.
Istilah kasarnya: kelas menengah adalah jaring pengaman
negara, padahal mereka sendiri tidak punya jaring cadangan.
Kenapa Kelas Menengah Harus Dibantu? Alasannya Tidak
Sesederhana "Kasihan"
- Mencegah jatuh lebih murah daripada mengangkat lagi.Kalau kelas menengah sampai jatuh miskin, biaya APBN untuk membantu mereka naik lagi akan lebih besar. Ini seperti membiarkan seseorang terjungkal dari sepeda lalu memanggil dokter, padahal bisa dicegah dengan belikan helm dari awal.
- Kelas menengah = mesin konsumsi nasional.Tanpa konsumsi kelas menengah, ekonomi bisa lesu darah. Negara butuh mereka seperti negara butuh pajak, atau seperti kita butuh gorengan saat hujan turun.
- Ketimpangan makin lebar kalau kelas menengah makin tipis.Kalau terus dibiarkan, nanti tinggal ada dua kelas: yang makan salmon dan yang makan harapan.
Tapi Bagaimana Bantunya? Tidak Melulu Harus Kasih Amplop
Kok
Masalah pertama: data. Data bansos kita kadang
seperti kamera CCTV jadul—gambar terlihat, tapi wajah kurang jelas. CELIOS
menyarankan memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), supaya
bantuan tepat sasaran dan tidak lagi diberikan ke orang yang “rumahnya dua lantai
tapi masih ngaku miskin”.
- potongan
PPN,
- batas
PTKP dinaikkan,
- dan
program pelatihan ala Kartu Prakerja yang membuat mereka tidak hanya
bertahan hidup, tapi naik level.
Prakerja sudah membuktikan bahwa bantuan tidak harus berupa
duit tunai, tapi modal keterampilan yang anti-inflasi. Harga cabe bisa
naik, tapi kemampuan editing video tidak ikut naik.
Kesimpulan: Kelas Menengah Bukan Superhero, Mereka Juga
Butuh Bantuan
Indonesia selama ini berdiri di atas pundak kelas
menengah—pembayar pajak yang setia, konsumen yang tangguh, dan warga yang tidak
pernah protes kalau minyak goreng naik (ya, protes sih, tapi sambil tetap
beli).
Kalau mereka jatuh miskin, bukan hanya mereka yang rugi,
tetapi seluruh perekonomian ikut pusing. Karena itu, memperluas perlindungan
sosial ke kelas menengah bukan tindakan manja-manjain, tapi investasi
nasional jangka panjang.
Kalau fondasinya kuat, bangunannya aman. Kalau kelas
menengah kuat, Indonesia bisa tidur lebih nyenyak.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.