💻 Ekonomi Digital: Ketika “Wong Cilik” Masih Pakai Kuota Malam

Di negeri yang koneksi internetnya kadang secepat kilat tapi lebih sering secepat doa, ekonomi digital tumbuh luar biasa pesat. Startup lahir tiap minggu, investor menari di atas grafik pertumbuhan, dan anak muda bermimpi jadi miliarder cuma dengan menjual stiker lucu di aplikasi chat. Semua tampak indah... sampai kita sadar: sinyal 5G cuma kuat di mall, bukan di sawah.

Di tengah gegap gempita ini, muncul suara yang menohok dari dunia politik: “Hei, jangan lupa keadilan sosial!” Sebuah seruan sederhana, tapi penting—karena apa gunanya kemajuan digital kalau yang maju cuma dompet segelintir orang? Para konglomerat tersenyum di ruang rapat ber-AC, sementara pedagang kecil masih berjuang menyalakan hotspot dari HP anaknya yang sudah panas seperti setrika.

Ekonomi digital katanya inklusif. Tapi coba tanya petani cabai yang baru belajar bikin akun marketplace—baru mau upload foto produk, aplikasinya minta verifikasi wajah, KTP, dan selfie sambil memegang cabai segar dengan ekspresi bahagia. Bukannya jualan, malah stres duluan.

Masalahnya bukan cuma soal akses internet, tapi juga soal “aktivitas digital yang tidak produktif”. Ya, di era ini, kita bisa menghabiskan 3 jam menonton orang lain makan bakso raksasa, tapi enggan 10 menit belajar tentang keamanan data. Di satu sisi, negara mendorong transformasi digital; di sisi lain, warganya sibuk transformasi jadi konten kreator yang mempromosikan “cara cepat kaya tanpa kerja keras”—alias investasi bodong level 4.

Lalu datanglah seruan politikus kita: ekonomi digital harus adil, bermanfaat, dan jangan jadi arena liar. Kalimat yang terdengar seperti nasihat bapak bijak di warung kopi, tapi relevansinya menohok: jangan sampai revolusi digital hanya jadi revolusi bagi segelintir “revolusioner” yang punya modal dan server di Singapura.

Tapi, tentu saja, politik tanpa aksi ibarat live streaming tanpa sinyal: niatnya bagus, tapi cuma muter-muter di buffering. Seruan keadilan perlu diterjemahkan jadi kebijakan nyata—misalnya pajak adil untuk raksasa digital, pelatihan gratis bagi UMKM, atau sekadar memastikan wifi desa tidak digunakan semata untuk menonton drakor sub Indo.

Kalau semua itu bisa dilakukan, barulah ekonomi digital bisa disebut benar-benar merdeka: di mana anak kota dan anak desa sama-sama bisa buka laptop tanpa khawatir “habis kuota”, di mana jualan online tak lagi berarti “jualan sabar”, dan di mana startup bukan cuma mimpi yang dimiliki orang Jakarta.

Sebab keadilan digital bukan soal siapa paling cepat download, tapi siapa yang tidak tertinggal upload harapan.

abah-arul.blogspot.com., November 2025