Negara Rasa Restoran Padang

Substansi vs. Struktur dalam Pemerintahan yang (Katanya) Baik

Ada satu pertanyaan yang mungkin lebih tua dari pertanyaan “kapan nikah?”, yaitu:

apa sebenarnya yang membuat pemerintahan itu baik?

Sebagian orang akan berkata: “yang penting demokrasi!”

Yang lain menjawab: “yang penting perut kenyang!”

Sementara sebagian lain, yang lebih filosofis, akan berkata: “yang penting aku tidak dipenjara waktu ngomong begitu.”

1. Pemerintahan yang Enak Itu yang Bikin Kenyang

Mari kita jujur—rakyat di mana pun sebenarnya pragmatis.

Kalau pemerintah kasih makan, kasih kerja, kasih listrik yang tidak byarpet, maka urusan bentuk pemerintahan bisa nanti-nanti saja dibahas.

Contohnya, Uni Emirat Arab dan Tiongkok. Dua-duanya bukan demokrasi, tapi siapa yang berani komplain kalau mal-nya ber-AC dan gaji PNS-nya bikin iri tetangga?

Itu seperti restoran Padang tanpa daftar menu: tidak demokratis, tapi semua orang tetap pulang kenyang.

Begitu pula dengan Burkina Faso di bawah Kapten Ibrahim Traoré.

Katanya, rakyat dukung karena ia tegas lawan jihadis, usir pengaruh asing, dan bangun jalan cepat—bukan cuma jalan menuju kekuasaan.

Ekonomi tumbuh 4,9%, dan rakyat mulai percaya bahwa “baju militer” rupanya bisa juga menjahit ekonomi.

Singkatnya, hasil bicara lebih keras daripada pemilu—selama hasilnya bagus, tentu saja.

2. Tapi Hati-Hati, Jangan Ketagihan Pemerintah Rasa Superhero

Namun, di balik semua ini, ada tapi besar yang tidak boleh diabaikan.

Tanda “tapi” ini seperti bumbu cabai di nasi Padang: kecil, tapi bisa bikin semua terasa pahit kalau kebanyakan.

Kalau semua keputusan ada di tangan satu kapten, lalu pemilu ditunda, pengawas dibubarkan, dan kritik dibungkam—lama-lama negara jadi seperti konser solo, bukan orkestra.

Memang indah kalau lagunya pas, tapi begitu nada fals, tidak ada yang bisa menekan tombol “next song”.

Apalagi kalau pemimpinnya karismatik. Rakyat bisa ketagihan seperti nonton sinetron: “Pak Kapten, jangan turun dulu, kami belum siap kehilangan plot twist!”

Sayangnya, sejarah mengajarkan bahwa setiap “diktator yang baik” biasanya punya masa kedaluwarsa. Awalnya seperti dokter—menyembuhkan bangsa dari penyakit lama—tapi pelan-pelan malah jadi pasien yang menolak diobati.

3. Demokrasi Itu Seperti Asuransi: Tidak Seru, Tapi Menyelamatkan

Jadi, apakah demokrasi selalu lebih baik? Tidak selalu. Tapi ia punya satu kelebihan besar: mekanisme koreksi.

Pemerintah bisa diganti tanpa perlu kudeta, rakyat bisa marah tanpa harus lari ke hutan.

Ia bukan sistem yang cepat, tapi sistem yang mencegah overdose kekuasaan.

Kesejahteraan tanpa akuntabilitas itu seperti rumah mewah di tepi pantai: indah di Instagram, tapi roboh saat ombak datang.

Atau kalau mau lebih jujur: seperti dapur yang bersih, tapi tanpa kompor—semuanya tampak rapi, tapi tidak bisa masak apa-apa.

Jadi, kalau kita bertemu pemimpin yang berhasil membawa stabilitas, jangan langsung mengangkatnya jadi nabi politik.

Cukup beri tepuk tangan—dan ingatkan bahwa mikrofon itu sebaiknya dibagikan juga ke rakyat.

Karena hak hidup bermartabat bukan cuma soal roti hari ini, tapi juga hak untuk memilih siapa yang mengoleskan menteganya besok pagi.

abah-arul.blogspot.com., November 2025