Tarif 2.0: Ketika Trump Menemukan Tombol “Upgrade” dalam Perang Dagang

Di zaman modern, kebijakan negara adidaya tak lagi lahir dari ruang rapat berlapis kayu mahoni, melainkan dari unggahan media sosial yang panjangnya pas, provokatif, dan cukup membingungkan untuk memancing debat sepekan penuh. Salah satunya adalah sebuah twit hipotetis tentang Donald Trump dan chip Nvidia—dua entitas yang sama-sama panas, mahal, dan jika salah pegang bisa meledak di pasar saham.

Twit ini menawarkan sebuah cerita yang seolah ingin berkata: “Tenang, ini bukan kegilaan. Ini strategi.” Trump versi narasi ini digambarkan bukan sebagai penjual karpet politik, melainkan sebagai insinyur kebijakan yang menemukan cara meng-upgrade tarif dari versi 1.0 (mudah digugat, sering kalah di pengadilan) ke Tarif 2.0 (licin, berlapis jargon keamanan nasional, dan bikin pengacara ngos-ngosan).

Alih-alih tarif impor biasa—yang sudah seperti aplikasi bajakan dan sering di-uninstall Mahkamah Agung—Trump konon memilih jalan ninja: biaya lisensi ekspor. Chip Nvidia boleh ke China, tapi harus bayar 25% dulu. Belum cukup? Tambah lagi 25% karena chip itu “harus mampir AS untuk verifikasi”. Ibarat parkir motor: sudah bayar masuk, bayar keluar, dan kalau lama sedikit dikenai denda progresif.

Dari sudut pandang negara, ini terdengar indah: kas negara berdering, hukum sulit menolak, dan China terpojok dalam dilema eksistensial. Dari sudut pandang Nvidia, ini terdengar seperti mimpi buruk yang disponsori negara sendiri. Margin keuntungan yang semula gagah 70% mendadak kurus kering jadi 15%, seperti atlet binaraga yang disuruh diet tahu-tempe.

Narasi ini dengan bangga menyebut trik tersebut sebagai eksploitasi cerdas kewenangan presiden atas keamanan nasional. Kata “keamanan” memang ajaib: jika disematkan pada apa pun, ia bisa mengubah pungutan menjadi kebijakan, paksaan menjadi regulasi, dan pemotongan laba menjadi pengabdian pada negara. Hukum pun hanya bisa menghela napas dan membuka kamus definisi ulang.

Secara geopolitik, China digambarkan berada dalam posisi serba salah: membeli chip berarti membiayai musuh strategis, menolak berarti kecerdasan buatan domestik jalan sambil pincang. Pilihan rasionalnya adalah menahan sakit sekarang demi mandiri nanti—sebuah diet keras teknologi yang pahit tapi dianggap menyehatkan jangka panjang.

Namun, bahkan dalam narasi yang begitu yakin akan kejeniusannya, ada retakan kecil. Pasar saham AS dikenal tidak punya selera humor. Melihat Nvidia diperas dua kali oleh pemerintahnya sendiri bisa memicu kepanikan yang membuat indeks jatuh lebih cepat daripada twit klarifikasi Gedung Putih. Lagi pula, seluruh skema ini bertumpu pada satu asumsi rapuh: China tetap mau membeli. Jika China memilih diam-diam menutup pintu, maka Tarif 2.0 ini berubah dari mesin uang menjadi mesin angin.

Pada akhirnya, twit hipotetis ini lebih dari sekadar spekulasi kebijakan. Ia adalah potret gaya Trump yang transaksional: dunia dipandang sebagai meja negosiasi raksasa, hukum sebagai puzzle, dan perusahaan teknologi sebagai pion catur—besar, mahal, tapi tetap bisa dikorbankan demi checkmate geopolitik.

Esai ini mengajak kita tertawa kecil sambil merenung: di era perang teknologi, bahkan chip secanggih Nvidia pun nasibnya bisa ditentukan oleh satu unggahan media sosial. Dan dalam politik global, “genius” sering kali hanya berjarak satu krisis pasar dari cap “keterlaluan”.

abah-arul.blogspot.com., Januari 2026