RPP: Dari Kitab Suci Administrasi ke Peta Harta Karun Pendidikan

Di banyak sekolah Indonesia, RPP bukanlah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, melainkan Rencana Penyelamatan Profesi. Ia disusun dengan penuh ketekunan—bukan agar pembelajaran berjalan baik, melainkan agar selamat dari inspeksi. RPP pun menjelma dokumen sakral: dicetak rapi, dijilid tebal, disimpan di lemari, dan hanya dibuka saat ada tamu penting. Murid? Mereka cukup percaya saja bahwa proses belajar telah direncanakan secara metafisik.

Fenomena ini, sebagaimana dikritik dalam podcast Jurusanku bersama Dr. Itje Chodidjah, menunjukkan bahwa RPP telah beralih fungsi. Dari peta jalan pembelajaran, ia berubah menjadi sesajen administratif: tidak harus dipahami, yang penting lengkap. Tujuannya bukan lagi memandu guru di kelas, tetapi menenangkan sistem birokrasi yang mudah gelisah jika kolom indikator belum terisi.

Akibatnya bisa ditebak. Di ruang kelas, pembelajaran sering berjalan seperti kaset lama: hafalan materi, latihan soal, dan ujian yang datang tepat waktu seperti cicilan. Kompetensi holistik—attitude, skills, knowledge—diperlakukan seperti menu tambahan: bagus kalau ada, tak apa kalau tidak. Padahal, hasil jangka panjangnya nyata dan pahit: jutaan anak muda Gen Z menganggur atau tersesat di antara ijazah dan realitas kerja. Ini bukan kutukan generasi, melainkan buah administrasi yang terlalu matang.

Masalahnya diperparah oleh salah paham kolektif tentang “pembelajaran menyenangkan”. Di banyak tempat, konsep ini diterjemahkan secara harfiah: kelas harus ramai, ada joget, ada tepuk tangan, dan sesekali yel-yel. Padahal, kesenangan sejati dalam belajar bukan pada gerakan tangan, melainkan pada gerakan pikiran. Sayangnya, berpikir kritis tidak bisa difoto untuk laporan kegiatan, sehingga kalah populer dibanding tepuk kompak tiga kali.

Ironisnya, kurikulum nasional sudah lama beralih dari basis konten ke basis kompetensi. Namun di lapangan, guru masih sering “kejar tayang” materi seperti pembawa acara televisi menjelang iklan. Kolaborasi antar guru dan pendekatan lintas disiplin seperti Project-Based Learning masih terdengar seperti jargon seminar, bukan kebiasaan harian. Di sinilah tampak jurang antara filosofi kurikulum yang luhur dan budaya mengajar yang lelah.

Lalu apa solusinya? Pertama, mendekatkan RPP ke akal sehat. RPP tidak perlu setebal novel klasik. Contoh satu halaman seperti di Filipina membuktikan bahwa perencanaan yang ringkas justru lebih hidup. RPP seharusnya bisa dibaca sambil berdiri, bukan hanya saat duduk menghadap printer.

Kedua, guru perlu diperkenalkan pada dunia nyata di luar pagar sekolah. Program magang guru di industri bukanlah ide radikal, melainkan terapi kejutan. Di sana, guru belajar bahwa deadline bukan sekadar istilah di RPP, dan kerja tim tidak selalu bisa diselesaikan dengan musyawarah satu semester.

Ketiga, pelatihan guru harus keluar dari budaya workshop hotel. Platform digital yang inklusif memungkinkan guru saling belajar tanpa harus mengorbankan jam mengajar dan anggaran konsumsi. Pemerintah cukup menjadi dirigen, bukan pemain tunggal, agar ekosistem belajar guru benar-benar hidup.

Namun semua itu akan sia-sia tanpa perubahan paling sulit: perubahan mindset. Pendidikan harus kembali dipusatkan pada siswa, bukan pada kenyamanan formulir. Dari PAUD hingga SMA, pendidikan perlu dilihat sebagai satu perjalanan panjang membentuk manusia utuh, bukan rangkaian dokumen yang harus ditandatangani.

Pada akhirnya, revitalisasi RPP hanyalah pintu masuk. Ia simbol dari kebutuhan mendesak untuk berpindah dari pendidikan sebagai ritual administratif menuju pendidikan sebagai proses transformasi. Jika tidak, kita akan terus melahirkan generasi yang sangat terlatih mengisi kolom, tetapi gagap menghadapi kehidupan. Dan itu, sungguh, bukan lelucon—meski esainya jenaka.

abah-arul.blogspot.com., Januari 2026