Negara, LSM, dan Uang Jajan yang Tak Pernah Habis: Catatan Elon Musk tentang Amal yang Disubsidi Negara

Elon Musk, manusia yang hobi meluncurkan roket sambil bercuit, suatu hari mendadak turun dari orbit Mars dan menunjuk satu keanehan bumi: LSM yang hidup dari dana negara. Dalam satu cuitan ringkas—jenis kalimat yang panjangnya kalah dari antrean kopi di kantornya—Musk menyimpulkan sesuatu yang terasa pahit sekaligus lucu: begitu LSM dibiayai pemerintah, ia menjadi makhluk abadi. Tak bisa dibunuh, tak bisa dipensiunkan, dan lebih kebal dari kecoak pasca-apokalips. Lebih tragis lagi, negara justru membayar semua itu. Singkatnya: pemerintah sedang mensponsori kehancuran dirinya sendiri, lengkap dengan kuitansi.

Idealnya, LSM adalah anak kos idealis: hidup sederhana, kritis, dan berani memarahi negara jika keliru. Namun begitu mereka mendapat anggaran negara, mereka berubah status menjadi anak kontrakan negara—masih mengaku independen, tapi listrik, air, dan WiFi-nya dibayar pemilik rumah. Di sinilah Musk mencium aroma aneh: bagaimana mungkin lembaga yang tugasnya mengawasi pemerintah justru hidup dari gaji pemerintah?

Fenomena ini kemudian ia sebut sebagai “Complex-Industrial NGO”—sebuah ekosistem di mana idealisme bertemu proposal anggaran, dan aktivisme berkembang subur seperti tanaman hidroponik di gedung kementerian. LSM tak lagi cukup sekadar peduli; mereka harus berkelanjutan, dan keberlanjutan itu berarti: anggaran tahun depan harus lebih besar dari tahun ini. Maka lahirlah siklus sakral: riset → laporan → seminar → rekomendasi → anggaran baru → seminar lanjutan. Semua atas nama rakyat, meski rakyatnya sendiri kadang tak merasa diwakili.

Bagi Musk, ironi ini mencapai puncaknya ketika dana pajak warga dipakai untuk mendanai agenda yang bahkan membuat si pembayar pajak mengernyitkan dahi. Negara membiayai LSM iklim ekstrem sambil warganya masih antre gas. Negara mendanai LSM imigrasi terbuka sambil bingung mengurus pengangguran domestik. Negara bahkan membayar LSM sensor digital, sambil tetap berpidato tentang kebebasan berekspresi. Ini bukan lagi check and balance, ini check tanpa balance—yang balance-nya sudah cair ke rekening.

Dalam bahasa politik yang lebih serius, kritik Musk menohok langsung ke jantung birokrasi gemuk dan deep state versi sopan. Pemerintah tak bisa melakukan ini dan itu secara langsung, maka tugas “kotor tapi legal” diserahkan ke LSM, tetap pakai uang negara, tapi dengan jarak aman secara hukum. Akuntabilitas pun jadi seperti bola pingpong: dilempar ke sana ke mari, tak pernah benar-benar jatuh di meja publik.

Tak heran jika kritik ini sangat disukai kalangan libertarian: negara terlalu besar, terlalu royal, dan terlalu percaya bahwa uang pajak bisa menyelesaikan semua persoalan—termasuk membiayai pihak yang kelak akan mengkritiknya dengan dana yang sama. Bagi Musk, ini seperti orang yang membayar pelatih untuk mengajarinya cara memukul dirinya sendiri.

Namun yang paling tajam dari semua ini adalah pilihan kata Musk: “self-destruction”. Ia tidak bicara soal salah kelola, tetapi soal bunuh diri perlahan yang dilegalkan. Negara, dengan sadar dan beranggaran, membangun mekanisme yang menggerogoti otoritas, kedaulatan, dan legitimasi dirinya sendiri—lalu heran mengapa kepercayaan publik menurun.

Pada akhirnya, cuitan Musk bukan sekadar omelan miliarder iseng. Ia adalah alarm jenaka yang berbunyi terlalu keras untuk diabaikan: ketika pengawas dibiayai oleh yang diawasi, siapa sebenarnya yang sedang mengawasi siapa? Apakah ini peringatan serius tentang demokrasi modern, atau sekadar simplifikasi khas Twitter? Jawabannya mungkin tergantung: Anda pembayar pajak, pengelola anggaran, atau penerima hibah tahunan.

Yang jelas, dalam dunia ini, ada satu hal yang benar-benar lestari: LSM yang sudah masuk APBN, jarang sekali benar-benar keluar.

abah-arul.blospot.com., Januari 2026