Merdeka Belajar: Ketika Guru Merdeka di Kelas, Tapi Merinding di Kantor

Jika Merdeka Belajar adalah sebuah film, maka podcast Ina Liem dan Dr. Itje Chodidjah ini bukanlah trailer nostalgia, melainkan rekaman CCTV—diam-diam, jujur, dan agak bikin tegang. Isinya bukan kisah heroik yang siap diputar di Hari Pendidikan Nasional, melainkan kumpulan bisikan para guru yang berkata lirih, “Di kelas saya merdeka, tapi di dinas… mohon jangan disebut nama.”

Kurikulum Merdeka, sebagaimana dituturkan dalam transkrip itu, sejatinya adalah kisah sukses yang kurang beruntung secara politik. Ia berhasil di kelas, dipuji dunia, dan dicintai murid—tiga hal yang justru sering membuat kebijakan menjadi rawan dibunuh secara perlahan. Dari Papua Barat sampai Flores, guru-guru bercerita bagaimana pembelajaran berubah dari sekadar mengejar angka menjadi mengejar makna. Ujian Nasional disingkirkan seperti barang antik yang sudah tak relevan—dan sebagian orang merasa kehilangan, seperti kehilangan masa muda yang penuh trauma.

Platform Merdeka Mengajar hadir bagai ojek online di dunia pelatihan: semua bisa naik, tidak perlu kenal pejabat, dan tidak harus “orang itu-itu saja”. P5 mengubah prakarya dari sekadar lem tembak dan karton bekas menjadi laboratorium kehidupan, tempat pisang busuk bisa dibedah dengan sains, ekonomi, dan sosiologi sekaligus. Bahkan Guru Penggerak melahirkan fenomena baru: guru yang reflektif, berpikir tumbuh, dan—ini yang paling mencurigakan—mulai bertanya mengapa.

Namun di sinilah drama dimulai.

Di balik kelas yang merdeka, berdirilah kantor yang masih feodal. Budaya intimidasi muncul seperti pop-up iklan: tidak diundang, sulit ditutup, dan selalu muncul saat kita hendak bekerja dengan tenang. Guru-guru berani bersuara, tapi hanya lewat DM. Mendukung Kurikulum Merdeka secara terbuka terasa seperti mengaku suka musik jazz di hajatan dangdut: bukan dilarang, tapi risikonya dikucilkan.

Paradoksnya begitu telanjang: kebijakan bernama “Merdeka” justru hidup di ekosistem yang alergi pada kebebasan. Guru dipaksa memilih antara karier yang aman atau nurani yang aktif. Dan seperti biasa, sistem lebih nyaman dengan guru yang patuh daripada guru yang berpikir.

Masalah belum selesai. Datanglah penyakit klasik birokrasi kita: gonta-ganti kebijakan sebelum panen. Reformasi pendidikan diperlakukan seperti tanaman hias di ruang tamu—belum sempat tumbuh, sudah diganti karena modelnya “kurang segar”. Kurikulum Merdeka yang masih belajar berjalan, tiba-tiba disalip istilah baru: pembelajaran mendalam. Tanpa pengantar, tanpa jembatan, tanpa permisi. Guru pun bengong, seperti murid yang tiba-tiba diuji materi yang belum diajarkan.

Lebih parah lagi, “the why” tidak pernah benar-benar disampaikan. Kurikulum Merdeka akhirnya dipersepsikan sebagai perintah administrasi: diisi, dilaporkan, lalu dilupakan. P5 dianggap prakarya mahal, naik kelas dianggap otomatis, dan reformasi dianggap sekadar ganti istilah. Padahal masalahnya bukan di kurikulum, melainkan di cara kita bercerita tentang masa depan.

Maka podcast ini sesungguhnya adalah seruan darurat—bukan untuk membuat kebijakan baru, tetapi menyelamatkan yang sudah ada. Melindungi guru agar berani bicara tanpa harus sembunyi-sembunyi. Menjaga agar perubahan tidak diputus tiap kali jabatan berganti. Menyepakati bahwa pendidikan bukan proyek lima tahunan, melainkan kerja lintas generasi.

Pada akhirnya, pesan paling jujur dari semua ini sederhana: anak-anak tidak akan bisa belajar merdeka jika guru masih belajar takut. Selama suara guru lebih aman di kolom DM daripada di ruang rapat, selama itu pula Merdeka Belajar hanya akan menjadi slogan—indah di spanduk, gugup di lapangan.

Dan seperti pepatah pendidikan modern:

kelas boleh inovatif, tapi kalau dinas masih feodal, yang merdeka hanya modulnya.

abah-arul.blogspot.com., Januari 2026