Bayangkan suasananya: jam dinding di ruang guru menunjukkan
pukul 13.35 WIB. Di dunia maya, BBC Indonesia menulis, “Tes Kemampuan Akademik
(TKA) akan mulai dilaksanakan 3–9 November. Tes ini tidak wajib.”
Lima menit kemudian, siswa kelas 12 di seluruh Indonesia mendadak pucat —
karena di grup WA sekolah, wali kelas mengumumkan:
“Anak-anak, besok simulasi TKA ya. WAJIB hadir. Yang
nggak ikut, nilai rapornya dipertimbangkan ulang.”
Begitulah cara kata “tidak wajib” berubah menjadi “kalau
tidak ikut, ya siap-siap saja jadi legenda tanpa ijazah.”
๐ง Antara Tes dan
Tes-timoni
TKA katanya bukan Ujian Nasional. Bukan juga ujian masuk
kampus. Ia hanyalah “pemetaan kemampuan siswa”. Tapi pemetaannya begitu serius
sampai siswa merasa sedang dipetakan masa depannya juga.
“Kalau cuma pemetaan, kenapa jam belajar tambah tiga kali lipat?” keluh seorang
siswa, sambil menatap soal latihan yang panjangnya setara novel Laskar
Pelangi versi matematika.
Kementerian bilang, “Santai saja, ini cuma untuk validasi
rapor.”
Tapi sekolah menjawab, “Justru itu, biar rapor kamu kelihatan valid — bukan
hasil doa ibu dan sedekah wali murid.”
๐ Petisi Digital dan
Revolusi dari Kamar Kos
Lalu muncullah gerakan heroik: Petisi “Batalkan TKA
2025” di Change.org.
Dalam enam hari, lebih dari 239 ribu tanda tangan terkumpul.
Satu-satunya petisi yang lebih cepat viral mungkin cuma “Batalkan Kenaikan
Harga Cilok.”
Isinya jujur dan penuh perasaan: siswa merasa overload —
bukan karena tugas, tapi karena kebijakan.
“Pak, tiga bulan itu bukan waktu persiapan tes, itu waktu buat healing setelah
P5,” tulis satu komentar.
Yang lain menulis lebih filosofis:
“Kalau hidup adalah ujian, tolong jangan dijadwalin 3–9
November, Pak.”
๐ฌ “10 Tahun Kulino
Sedekah Nilai”
Di tengah riuh perdebatan, muncul satu komentar pendek di X
(Twitter) dari akun @Ayyasy2311:
“10 tahun kulino dengan sedekah nilai.”
Satu kalimat yang lebih menohok daripada 100 halaman naskah
akademik.
Artinya kira-kira: “10 tahun sekolah, tapi nilai masih hasil kasihan.”
Sarkasme lembut, tapi terasa seperti tamparan realitas: sistem pendidikan kita
terlalu lama menilai angka, bukan makna.
Kini, ketika TKA mencoba menilai kemampuan “asli”, justru semua merasa asing.
๐ Drama Kebijakan:
Ketika ‘Tidak Wajib’ Jadi Wajib Moral
Mendikdasmen, Pak Abdul Mu’ti, menjelaskan dengan tegas,
“TKA tidak wajib.”
Sayangnya, di Indonesia, yang tidak wajib sering kali justru paling dipaksakan
— dari ikut arisan RT sampai ikut ujian nasional yang sudah “dihapus”.
Sekolah-sekolah pun berlomba-lomba “mewajibkan yang tidak
wajib”, demi satu tujuan mulia: menjaga ranking sekolah di mata dinas.
Hasilnya? Siswa belajar mati-matian, guru stres, orang tua pasrah, dan
pemerintah mengumumkan: “Tenang, ini hanya tes pemetaan.”
Pemetaan yang satu ini bahkan bisa jadi lebih rumit dari
GPS, karena hasilnya menentukan arah hidup ribuan siswa.
๐ชถ Ujian yang
Membentuk atau Membebani?
Ada yang bilang, “Tes seperti ini penting biar tahu kualitas
pendidikan nasional.”
Tapi siswa menjawab dengan tenang (dan sedikit sinis):
“Kami bukan data, Pak. Kami drama berjalan.”
Bahkan algoritma bimbel online sampai ikut stres: mendadak
permintaan latihan TKA naik 300%, sementara siswa di grup belajar saling kirim
meme bertuliskan:
“Kalau gagal di TKA, setidaknya kita lulus di Tes Kesabaran
Akhir.”
✊ Sebuah Akhir yang Belum
Tamat
Sampai hari ini, petisi belum dikabulkan. Pemerintah tetap
kukuh: “The show must go on.”
Ya, show must go on — meski pemain utamanya belum sempat hafal skrip.
Di satu sisi, TKA bisa jadi langkah baik untuk memperbaiki
sistem nilai nasional yang selama ini “disubsidi belas kasihan”.
Tapi di sisi lain, pelaksanaan yang terburu-buru membuat siswa merasa sedang
ikut lomba sprint padahal belum sempat pakai sepatu.
Kata orang bijak, pendidikan itu seharusnya menumbuhkan,
bukan menumbangkan.
Dan kalau benar “TKA” berarti Tes Kemampuan Akademik, semoga ke depan juga
diikuti versi baru: TKA+ — Tes Kemampuan Adaptasi, untuk para
pejabat yang suka mengubah aturan di menit-menit terakhir.
Kesimpulan :
TKA 2025 bukan sekadar ujian bagi siswa — tapi juga bagi pemerintah: ujian
kesabaran, ujian komunikasi, dan ujian apakah mereka benar-benar memahami
arti belajar dari pengalaman.
Karena, kalau murid saja sudah punya petisi, mungkin sudah
waktunya guru bangsa ikut ujian juga.
abah-arul.blogspot.com., November 2025
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.