🍵 Dilema Fiskal Purbaya: Antara Uang Kopi dan Uang Negara

Ketika Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan, banyak orang berpikir: "Akhirnya, ada Menkeu yang ngerti ekonomi dari sisi rakyat!" Tapi setelah duduk di kursi empuk kementerian, ternyata pandangan idealis itu perlahan berubah jadi... realistis. Atau dalam bahasa dapur rumah tangga: dulu mau menurunkan harga cabai, sekarang sadar harga bawang pun nggak bisa diatur tanpa rapat lintas kementerian.

☕ 1. Dari Janji Manis ke Realisme Fiskal

Sebelum jadi Menkeu, Purbaya dikenal lantang: “Turunkan PPN jadi 8%! Rakyat butuh napas!”

Tapi setelah melihat laporan penerimaan negara, beliau mungkin berpikir: “Waduh, napas rakyat panjang, tapi napas APBN bisa sesak.”

Baru tahu ternyata setiap 1% penurunan PPN itu setara dengan kehilangan Rp70 triliun — alias cukup buat membangun jalan tol dari Sabang sampai hampir Serang (sisanya tergantung tender).

Jadi, kalau dulu Purbaya bicara soal keringanan pajak, kini dia bicara soal keseimbangan spiritual antara keadilan fiskal dan keberlangsungan negara.

Dengan gaya bijak khas pejabat baru, Purbaya menyebut pendekatannya “realisme fiskal”. Terjemahannya: janji tetap manis, tapi pembukuannya pahit.

💸 2. Stimulus Dobel: Antara Saling Bantu atau Saling Gantung

Tak mau sendirian, Purbaya menggandeng Bank Indonesia. Keduanya sepakat menciptakan “stimulus dobel”: BI menurunkan bunga, Kemenkeu menurunkan harapan.

Purbaya lalu memindahkan dana pemerintah Rp200 triliun dari BI ke bank-bank pelat merah — semacam pinjam dulu ya, nanti digerakkan ke sektor riil.

Sayangnya, sebagian ekonom curiga:

“Apakah ini gotong royong ekonomi, atau sekadar gotong-gotongan likuiditas?”

Masalahnya, kalau dana Rp200 triliun itu disalurkan ke proyek produktif, bagus. Tapi kalau nyasar ke kredit motor, nanti rakyat memang semangat kerja — tapi macetnya bukan cuma di jalan, juga di laporan NPL.

Belum lagi risiko lain: kalau BI terlalu sering menuruti Kemenkeu, bisa-bisa nanti muncul gosip, “Moneter udah nggak independen, udah jadian sama fiskal.”

🏦 3. Visi Emas 2045: Kaya Raya tapi Tetap Hemat

Di balik angka-angka serius itu, Purbaya punya visi mulia: menjadikan Indonesia Emas 2045.

Targetnya pertumbuhan 6–8% — terdengar optimis, sampai seseorang bertanya: “Per tahun, Pak?”

Tapi Purbaya tahu, pertumbuhan tinggi tanpa literasi keuangan ibarat kasih ATM ke anak TK.

Makanya lahirlah program “Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)” — agar dari kecil anak-anak sudah tahu bahwa menabung itu penting, walau nanti tetap bingung kenapa bunga tabungan lebih kecil dari biaya admin.

Data SNLIK menunjukkan inklusi keuangan sudah 92%, tapi literasinya baru 66%.

Artinya, sebagian rakyat sudah punya rekening, tapi belum paham saldo itu bukan bonus bulanan dari bank.

📉 4. Antara Stabilitas dan Akselerasi: Drama Dana Mengendap

Masalah klasik tetap muncul: dana daerah Rp234 triliun mengendap di bank.

Seolah-olah pemerintah pusat sudah kasih uang, tapi pemda masih mikir, “Dibelanjakan sekarang atau tunggu diskon tender akhir tahun?”

Jadilah ekonomi kita seperti motor bebek yang gasnya ditekan dua orang sekaligus — yang satu pengen ngebut, yang satu takut bensinnya habis.

Rieke Diah Pitaloka pun mengingatkan pentingnya data yang akurat. Karena kalau datanya salah, bisa-bisa kita bangun jembatan di tempat yang belum ada sungainya.

🪙 Kesimpulan: Antara Harapan dan Pembukuan

Kisah fiskal Purbaya adalah refleksi dari hidup kita semua: ingin dermawan, tapi takut saldo merah.

Kita semua ingin pertumbuhan, tapi juga butuh stabilitas.

Maka tak heran, dilema Purbaya terdengar sangat manusiawi — seperti bapak rumah tangga yang ingin belikan anaknya sepeda baru, tapi baru ingat cicilan rumah belum lunas.

Jadi, ketika Purbaya bicara tentang “realisme fiskal”, mungkin yang ia maksud adalah ini:

“Kalau mau kaya, jangan cuma mimpi besar — tapi juga hitungannya jangan minus.”

Dan mungkin, dalam hati kecilnya, beliau berdoa setiap malam:

“Ya Tuhan, berikan kami pertumbuhan 8 persen, tapi jangan biarkan defisit 9.”

abah-arul.blogspot.com., Oktober 2025