Seandainya Kongres Pemuda II difilmkan hari ini, mungkin
genrenya adalah drama politik-komedi: para pemuda berapi-api
berbicara tentang masa depan bangsa, sementara pemerintah kolonial Belanda
duduk di sudut ruangan dengan catatan intel di tangan—pura-pura tenang, tapi
sebenarnya gugup seperti penjaga kantin yang baru sadar anak-anaknya sedang merencanakan
kudeta harga gorengan.
๐งพ Izin Resmi: Drama
Persetujuan yang Penuh Syarat
Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu menampilkan wajah
paling diplomatisnya. Mereka berkata,
“Silakan adakan kongres, asal jangan politik, jangan
bendera, jangan teriak merdeka, dan jangan terlalu bahagia.”
Kongres diperbolehkan berlangsung karena dianggap “tidak
berbahaya”. Panitianya dianggap anak baik-baik, bukan “pemuda kiri”
macam PKI. Bahkan, untuk memperlihatkan rasa percaya yang sangat terbatas,
Belanda menghadirkan polisi sebagai penonton kehormatan, lengkap
dengan tugas mencatat pidato dan mengukur kadar bahaya setiap kalimat.
Namun puncak kejenakaannya adalah ketika pejabat kolonial,
Van der Plas, menulis laporan tentang lagu Indonesia Raya. Katanya,
melodinya “dangkal” dan rimanya “cacat”. Ironisnya, kritik musik paling pedas
itu datang dari bangsa yang setiap tahun menyelenggarakan festival musik tiup
yang lagunya hanya tiga nada dan satu sepatu kayu.
๐ Pengawasan
Kolonial: Ketika Intel Tak Paham Lirik
Di balik senyum “izinnya sudah keluar”, Belanda menjalankan
operasi pengawasan yang lebih teliti daripada admin WhatsApp grup keluarga.
PID (Politieke Inlichtingen Dienst) mencatat semua pidato, mencium setiap aroma
nasionalisme, bahkan mungkin menghitung volume tepuk tangan.
Namun panitia kongres tidak kalah licik—eh, cerdas.
Mereka sengaja memindahkan lokasi kongres tiga kali.
Tujuannya? Biar para intel lelah cari parkir.
Dan saat W.R. Supratman memainkan Indonesia Raya, ia memetik
biolanya tanpa lirik. Alasannya sederhana: kalau polisi mendengar
kata “merdeka”, acara bisa bubar, tapi kalau cuma mendengar nada, mereka
mungkin mengira itu lagu gereja yang salah tempo.
๐ง Kesalahan Hitung
Kolonial: Dari “Permainan Anak Muda” ke Fondasi Negara
Sementara para pemuda menulis sejarah, para pejabat Belanda
sibuk menulis laporan.
Gubernur Jenderal de Graeff menyebut kongres itu cuma “permainan anak muda.”
Benar juga — hanya saja permainan itu berakhir dengan lahirnya sebuah
negara.
Kesalahan perhitungan mereka terletak pada satu hal:
mereka pikir nasionalisme itu seperti penyakit yang bisa dicegah dengan masker,
padahal ia adalah virus ide — menular lewat lagu, bahasa, dan
semangat.
Tiga kalimat ikrar Sumpah Pemuda — “Satu Nusa, Satu Bangsa,
Satu Bahasa” — mungkin terdengar sederhana,
tapi bagi kekuasaan kolonial, itu seperti tiga granat yang dilempar sambil
tersenyum.
Belanda menganggapnya angin lalu, padahal itu angin sejarah yang
kelak meniup bendera Merah Putih sampai ke tiang kemerdekaan 1945.
๐ Pelajaran dari
Tahun 1928: Jangan Remehkan Rapat yang Terlalu Tenang
Kisah ini membuktikan: kadang penguasa kalah bukan
karena rakyat memberontak, tapi karena mereka tidak peka terhadap
ide yang sedang tumbuh.
Kongres Pemuda II adalah bukti bahwa “izin yang diawasi” bisa berujung pada
“pengawasan yang ditinggalkan sejarah”.
Dan jika hari ini Belanda masih penasaran bagaimana semua
itu bisa terjadi, jawabannya sederhana:
karena sejarah tidak ditulis oleh yang punya izin, tapi oleh yang punya keyakinan —
bahkan ketika keyakinan itu harus disembunyikan di balik bunyi biola yang
“tidak berbahaya”.
Kesimpulan :
Sumpah Pemuda adalah contoh sempurna dari diplomasi tersenyum sambil
menyembunyikan api di dada. Belanda berpikir mereka sedang mengawasi seminar
pemuda yang membosankan; nyatanya mereka sedang menghadiri soft
launching Indonesia Merdeka.
abah-arul.blogspot.com., Oktober 2025
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.