☕ ASEAN, Penipu Daring, dan Diplomasi Kopi: Ketika Dunia Maya Jadi Ladang Tipu-Menipu Nyata

Dunia Digital, Dunia Tipu-Tipu

Kemajuan ekonomi digital Asia Tenggara itu seperti kisah cinta di drama Korea—indah di permukaan, tapi di balik layar ada tangisan, manipulasi, dan hacker yang menunggu kesempatan.

ASEAN sekarang seperti rumah besar dengan Wi-Fi super kencang, tapi pintunya lupa dikunci.

Masuklah para sindikat internasional yang menawarkan “kerja bergaji dolar”, padahal ujung-ujungnya kerja rodi di kamp penipuan daring.

Menurut PBB, sekitar 120.000 orang di Myanmar dan 100.000 orang di Kamboja telah menjadi korban perdagangan manusia digital. Mereka dipaksa menipu orang lain lewat internet—sebuah karier tragis yang bahkan HRD setan pun mungkin enggan rekrut.

1. Skala Bencana: Dari Love Scam ke Scam of Love

Kalau dulu korban penipuan online biasanya “ibu-ibu ditipu cowok ganteng dari Facebook”, sekarang yang jadi korban bisa lulusan S2 dengan IPK 3,9.

Modusnya pun makin kreatif: mulai dari phishing perbankan, investment scam, sampai love scam alias “pig butchering”—di mana korban disayang dulu, lalu dikuras seperti tabungan THR.

Menurut data Kemenlu, kasus WNI korban scam melonjak dari 15 kasus di 2020 jadi 5.111 kasus di 2024.

Sementara itu, PPATK mencatat uang judi online naik dari Rp57,91 triliun ke Rp327,05 triliun.

Artinya, yang bekerja keras menabung di bank makin sedikit, sementara yang kerja keras menipu makin kreatif.

2. Akar Masalah: Dari Korupsi sampai Kurang Literasi

Mengapa semua ini bisa terjadi?

Pertama, karena kemampuan hukum siber antarnegara ASEAN timpang seperti Wi-Fi kampus—Singapura lancar, Kamboja lemot, Myanmar malah no signal.

Kedua, korupsi di aparat penegak hukum membuat kamp penipuan bisa beroperasi seperti startup unicorn: punya investor gelap, dan “izin usaha” yang entah dari siapa.

Beberapa pejabat bahkan tampak lebih sibuk membuka “co-working space” untuk penipu daripada menutupnya.

Ketiga, mekanisme penegakan hukum lintas batas ASEAN masih seperti grup WhatsApp alumni: banyak janji reuni, tapi tak pernah benar-benar ketemu.

Perjanjian mutual legal assistance yang sudah dibuat sejak 2004 pun lebih sering jadi bahan arsip daripada tindakan nyata.

3. Dinamika Politik: Ketika ASEAN Bingung antara Diplomasi dan Drama

Masuklah bab politik. Amerika Serikat tiba-tiba ingin membahas penipuan daring di KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur.

Katanya demi keamanan digital, tapi entah kenapa mereka juga bawa-bawa isu 5G dan “pengaruh Tiongkok”.

ASEAN pun seperti anak kos yang ditawari dua paket data berbeda: satu murah tapi lemot, satu cepat tapi mahal dan penuh iklan.

Sementara itu, mekanisme internal ASEAN—seperti High Council dan Troika—masih tidur panjang sejak zaman kaset pita.

Negara-negara anggota sibuk dengan urusan masing-masing: ada yang sibuk berkonflik, ada yang sibuk konferensi pers, dan ada pula yang sibuk bikin logo ASEAN Summit yang makin tahun makin abstrak.

4. Indonesia: Dari Korban Menjadi Kapten Digital

Sebagai negara dengan 220 juta pengguna internet, Indonesia ibarat kapal besar di lautan digital—tapi kadang nahkodanya lupa bawa kompas.

Namun jangan salah, potensi kepemimpinannya besar. Kita sudah membantu pemulangan korban TPPO dari Myanmar dan Kamboja, tapi kini saatnya naik level: dari pemadam kebakaran jadi arsitek keamanan digital.

Bayangkan, jika Indonesia memimpin pembentukan:

• ASEAN Cybercrime Task Force – versi serius dari “grup wasap antarpolisi”.
• ASEAN Digital Crime Database – biar penipu tak bisa ganti nama jadi “Andi Sukses” setiap bulan.
• Cyber Victim Protection Protocol – supaya korban penipuan tak lagi diperlakukan seperti tersangka.

Dan, tentu saja, perlu shuttle diplomacy ala Indonesia: diplomasi bolak-balik yang kadang lebih cepat daripada kurir ekspedisi.

Kedaulatan Digital atau Kedaulatan Drama?

Krisis penipuan daring dan perdagangan orang bukan sekadar masalah teknologi, tapi juga masalah moral, hukum, dan, tentu saja, humor gelap peradaban digital.

ASEAN bisa terus membuat pernyataan bersama penuh jargon seperti “collective cyber resilience through digital harmony”,

tapi kalau warganya masih kena tipu investasi bodong bernama “CryptoLove88”, semua itu tinggal jadi puisi diplomatik.

Sudah saatnya Indonesia memimpin bukan hanya dengan pidato, tapi juga firewall; bukan hanya dengan “nota diplomatik”, tapi juga notifikasi keamanan.

Karena di era sekarang, kedaulatan sejati bukan diukur dari panjangnya batas laut atau darat, melainkan dari seberapa aman kita membuka pesan WhatsApp tanpa takut ditipu “sepupu dari luar negeri” yang katanya baru dapat warisan USD 5 juta.

abah-arul.blogspot.com., Oktober 2025