DPR Diet Ketat: Dari Tunjangan Jumbo ke Nasi Bungkus

Tanggal 31 Agustus 2025 resmi jadi hari bersejarah. Presiden Prabowo mengumumkan tiga kebijakan yang bikin anggota DPR serentak ngecek saldo rekening masing-masing:

1. Pencabutan tunjangan anggota DPR.
   Katanya buat hemat anggaran. Kalau dulu anggota dewan bisa dapat tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan, sekarang mungkin cukup dikasih voucher Indomaret atau diskon ongkir belanja online. Rakyat senyum, DPR megap-megap.
2. Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
   Nah ini yang paling nyesek. Biasanya ada “studi banding” ke Swiss buat belajar cara bikin jam, atau ke Brazil untuk riset cara memelihara samba. Sekarang harus puas studi banding di Puncak atau Ancol. Tiket masuknya bisa reimburse, nggak ya?
3. Pencabutan keanggotaan oleh ketua umum partai.
   Kalau ada anggota DPR bikin salah omong, ketua partai bisa langsung bilang, “Out kamu!” Mirip reality show pencarian bakat. Bedanya, ini bukan “Indonesian Idol,” tapi “Indonesian Idle”—karena yang dicabut keanggotaannya langsung nganggur.

Kenapa Kebijakan Ini Ada?

Kata Presiden, ini demi hemat anggaran negara dan menjaga kepercayaan publik. Wajar sih, rakyat protes keras waktu tahu ada tunjangan DPR setara beli motor tiap bulan. Apalagi di saat rakyat sendiri masih kredit kompor gas tiga tahun.

Sebenarnya, langkah ini bisa bikin citra DPR makin dekat dengan rakyat. Cuma masalahnya, kalau terlalu dekat, nanti DPR juga rebutan diskon nasi Padang lima ribuan.

Bayangan Pengamat Asing

Pengamat asing yang biasanya sibuk ngomongin geopolitik, sekarang mungkin geleng-geleng.

“Wow, Indonesia akhirnya serius memangkas pemborosan!”

Tapi di sisi lain mereka mungkin mikir, “Waduh, kalau DPR sudah nggak bisa jalan-jalan keluar negeri, siapa yang nanti beli koper Samsonite edisi terbatas di duty free?”

Efek Samping yang Tak Terduga

1. Bisnis agen travel turun. Soalnya kehilangan pelanggan VIP yang hobinya kunjungan kerja.
2. Pedagang oleh-oleh lokal naik daun. Karena anggota DPR bakal ganti bawa buah tangan dari Monas, bukan lagi cokelat Belgia.
3. Rakyat tambah hepi. Minimal bisa bilang, “Akhirnya DPR juga ikut diet ketat, bukan cuma rakyat yang disuruh hemat.”

Penutup

Jadi, dengan kebijakan baru ini, DPR resmi masuk program diet nasional: tanpa tunjangan jumbo, tanpa plesiran manja, dan dengan ancaman pemecatan kalau kebanyakan bikin sensasi.

Mungkin ke depan rapat DPR akan lebih sederhana. Tidak lagi ada jamuan mewah, cukup air mineral galonan dan kue bolu potong. Dan kalau ada yang masih ngeluh, rakyat tinggal bilang:

“Tenang pak, rakyat sudah duluan hidup sederhana. Sekarang giliran DPR belajar.”

abah-arul.blogspot.com., September 2025