Dari satu bank saja, tercatat 27.932 pegawai BUMN ikut mengantre bansos. Mungkin mereka tidak miskin secara finansial, tapi miskin rasa malu. Lalu ada 7.479 dokter, yang entah sedang mengobati pasien atau dompetnya sendiri. Belum cukup, lebih dari 6.000 eksekutif/manajer juga masuk daftar penerima. Kalau ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin CEO perusahaan besar juga bakal mengajukan bansos “untuk menjaga likuiditas pribadi”.
Masalahnya, ini baru data dari satu bank. Kalau semua bank dibuka datanya, mungkin kita akan menemukan bansos mengalir juga ke artis sinetron, influencer, bahkan mungkin pembalap MotoGP—yang jelas bukan warga miskin tapi miskin kesempatan menolak uang gratis.
Kepala PPATK, Ivan Yustiawana, mengingatkan Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi lapangan. Artinya, harus ada petugas yang benar-benar turun melihat kondisi penerima. Jadi kalau ada eksekutif dengan gaji dua digit duduk di ruang tamu ber-AC, petugas bisa langsung berkata, “Pak, maaf, bansosnya kami tarik, tapi boleh pinjam sofanya sebentar, empuk banget.”
Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem kita luar biasa canggih… dalam memberi bantuan pada mereka yang tidak membutuhkannya. Sementara ibu-ibu di kampung yang benar-benar kesulitan harus menunggu lama, para “kaum sultan” ini sudah duluan menerima transfer.
Kalau saja sistem ini di-upgrade, mungkin bansos bisa langsung terintegrasi dengan membership lounge di bandara, biar sekalian praktis. Tapi sampai saat itu tiba, mari kita doakan semoga verifikasi lapangan benar-benar dilakukan, bukan sekadar verifikasi lewat foto profil WhatsApp.
Di negeri data ajaib ini, bansos kadang memang bukan singkatan dari bantuan sosial, tapi bantuan sosialita.
abah-arul.blogspot.com., Agustus 2025
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.