Sambutan KH. Ma’ruf Amin pada Harlah ke-27 PKB:

 Pokok Pikiran & Analisis

Pendahuluan

KH. Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyampaikan pidato kunci dalam perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (23/7/2025). Pidato tersebut tidak hanya berisi dukungan politik, tetapi juga kritik konstruktif dan visi kebangsaan yang relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Berikut analisis mendalam dari pokok-pokok pikiran yang disampaikan.

1. Dukungan Teguh kepada Presiden Prabowo & PKB

Ma’ruf Amin menegaskan komitmen PKB sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Prabowo sebagai "patriot bangsa yang berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar agenda politik". Pernyataan ini memperkuat posisi PKB sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus menegaskan kesetiaan partai terhadap agenda pembangunan nasional.

Dukungan ini menunjukkan sikap politik PKB yang pragmatis namun tetap berpegang pada prinsip kebangsaan. Dengan berada di dalam koalisi, PKB berpeluang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan isu-isu keumatan dan keadilan sosial.

2. Humor Politik: PKB sebagai "Gerkindra"

Dengan gaya khasnya, Ma’ruf Amin menyelipkan humor politik dengan menyebut PKB sebagai "Gerkindra" (Gerakan Kiai Indonesia Raya), plesetan dari Partai Gerindra. Candaan ini bukan hanya mencairkan suasana, tetapi juga menegaskan identitas PKB sebagai partai berbasis ulama yang memiliki ciri khas tersendiri dalam peta politik Indonesia.

Humor politik semacam ini menunjukkan kedekatan emosional antara elite partai dengan basis pendukungnya. Selain itu, istilah "Gerkindra" bisa dimaknai sebagai upaya PKB untuk menegaskan bahwa meskipun bersanding dengan Gerindra dalam koalisi, PKB tetap memiliki karakter keislaman dan kultural yang kuat.

3. Politik Kyai vs. Kyai Politik

Ma’ruf Amin membedakan dua konsep penting:

• Kyai Politik: Tokoh agama yang terjun ke politik praktis dan terlibat dalam dinamika partai.
• Politik Kyai: Politik yang berpedoman pada nilai-nilai ulama, dengan prinsip kemaslahatan publik sebagai prioritas.

Menurutnya, PKB menganut model kedua—yakni mengedepankan etika agama dalam setiap kebijakan.

Pembedaan ini penting untuk menjawab kritik bahwa keterlibatan kiai dalam politik bisa mengurangi otoritas keagamaan mereka. Dengan menekankan "Politik Kyai", PKB berusaha meyakinkan publik bahwa partai ini tidak hanya berorientasi kekuasaan, tetapi juga memegang teguh nilai-nilai moral dan keumatan.

4. Visi PKB: Gerakan Politik Perbaikan

Ma’ruf Amin mendeklarasikan PKB sebagai "gerakan perbaikan" dengan dua tujuan utama:

• Membangun kemaslahatan (manfaat publik).
• Menghilangkan kemudaratan (kerusakan sistemik).

Visi ini sejalan dengan jargon PKB sebagai partai inklusif yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Konsep "gerakan perbaikan" ini relevan dengan tantangan Indonesia saat ini, seperti ketimpangan sosial, korupsi, dan pengelolaan SDA yang belum optimal. Jika diimplementasikan secara konsisten, PKB bisa menjadi penyeimbang dalam koalisi, mendorong kebijakan yang lebih pro-rakyat.

5. Penegasan Pasal 33 UUD 1945 & Kedaulatan SDA

Salah satu poin kunci pidato Ma’ruf Amin adalah penegasan pentingnya:

• Keadilan pengelolaan SDA, di mana kekayaan alam seperti nikel dan timah harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya korporasi.
• Penerapan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara harus menguasai sektor strategis demi kesejahteraan bersama.

Poin ini bahkan mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo.

Isu ini sangat strategis, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah tetapi belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan menekankan hal ini, PKB berposisi sebagai partai yang konsisten memperjuangkan keadilan ekonomi, sekaligus mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elite.

Kesimpulan

Pidato KH. Ma’ruf Amin dalam Harlah ke-27 PKB mencerminkan strategi politik partai yang matang: mendukung pemerintah, tetapi tetap kritis; berkoalisi, tetapi tidak kehilangan identitas. Dengan menonjolkan nilai-nilai keumatan, keadilan sosial, dan kedaulatan ekonomi, PKB berupaya memperkuat posisinya sebagai partai yang relevan bagi masa depan Indonesia.

Tantangan ke depan adalah bagaimana PKB bisa mentransformasikan wacana tersebut menjadi kebijakan nyata, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Jika berhasil, PKB tidak hanya akan menjadi penopang koalisi, tetapi juga garda depan perjuangan keadilan sosial di Indonesia.

abah-arul.blogspot.com., Agustus 2025