NU di Persimpangan Sejarah: Antara Masyarakat Sipil dan Kursi Empuk Kekuasaan

Nahdlatul Ulama (NU) hari ini ibarat seorang santri sepuh yang sudah hafal kitab kuning, tapi tiba-tiba diminta duduk di ruang rapat ber-AC, lengkap dengan proyektor dan kopi tanpa ampas. Ia tetap santri, tentu saja, tetapi kini juga punya kartu akses gedung pemerintahan. Di sinilah kegamangan itu bermula.

Pernyataan Savic Ali soal posisi NU dalam relasi dengan negara sesungguhnya bukan sekadar klarifikasi organisasi, melainkan semacam curhat intelektual berjamaah. NU, kata beliau, masih masyarakat sipil—tetapi jangan bayangkan masyarakat sipil yang duduk manis di pinggir lapangan sambil berteriak “awas, wasit!”. NU sekarang ada yang jadi wasit, ada yang jadi pemain, dan ada juga yang sibuk mengatur konsumsi.

Pasca-Reformasi, demokrasi Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya. Dan seperti lazimnya rumah terbuka saat hajatan, kader NU pun masuk dari berbagai pintu: DPR, kementerian, kepala daerah, staf ahli, bahkan mungkin grup WhatsApp pejabat. Akibatnya, hubungan NU dan negara tak lagi bisa dibaca dengan kacamata hitam-putih. Bukan oposisi, bukan juga pendukung total. Lebih mirip keluarga besar: kalau ada yang salah, malu sendiri, tapi tetap harus ditegur.

Di sinilah muncul dilema klasik: NU ingin tetap dikenal sebagai kekuatan moral masyarakat sipil—yang suaranya jernih, independen, dan tidak terikat gaji negara. Namun publik kadung melihat: “Lho, itu kan orang NU juga?” Maka ketika kebijakan negara bikin kening berkerut, NU pun ikut ditagih, meski yang bersangkutan sudah pakai jas dinas, bukan sarung.

Untuk memahami situasi ini, Savic mengajak kita membuka arsip DNA NU. Sejak lahir tahun 1926, NU bukan organisasi yang hobi menentang negara demi menentang. NU itu lebih seperti ahli fiqh muamalah: pandai menimbang maslahat, lihai bernegosiasi, dan tahu kapan harus ngalah demi kelangsungan umat dan pesantren. Konflik NU dengan Orde Baru dulu bukan karena NU alergi kekuasaan, melainkan karena rezimnya yang alergi kritik—ibarat orang masuk angin tapi marah pada kipas angin.

Perbandingan dengan era Gus Dur pun kerap muncul, meski sering tanpa konteks. Gus Dur memimpin NU di masa transisi, ketika negara perlu “digedor pintunya” agar sadar diri. Sekarang pintunya sudah terbuka—meski kadang yang dibuka justru pintu lobi. Meminta NU hari ini jadi oposisi permanen sama seperti meminta satpam yang sudah diberi HT dan seragam tetap pura-pura jadi warga biasa.

Sebagai jalan tengah, Savic menawarkan formula yang terdengar filosofis tapi sebenarnya sangat NU: skeptis tanpa apriori. Artinya, NU harus tetap curiga pada kekuasaan—karena kekuasaan memang punya bakat bawaan untuk lupa diri—tetapi tidak serta-merta menolak kerja sama. NU diajak menjadi mitra kritis: tidak jadi buzzer yang selalu bilang “siap, bagus, lanjut”, tapi juga bukan tukang marah yang tiap kebijakan dianggap kiamat kecil.

Tantangan terbesarnya? Menemukan format baru masyarakat sipil di zaman ketika masyarakatnya sudah masuk ke dalam negara. Ini seperti menjaga jarak aman dengan api sambil tetap memasak. Terlalu jauh, masakan tak matang. Terlalu dekat, baju terbakar. NU tak bisa hidup dari romantisme masa lalu, tetapi juga tak boleh kehilangan nyali untuk berkata, “ini keliru”.

Pada akhirnya, posisi NU hari ini adalah cermin demokrasi Indonesia itu sendiri: dewasa, tetapi belum sepenuhnya matang; terbuka, tetapi rawan kepentingan. Jika NU berhasil menjaga keseimbangan antara akal sehat, etika, dan selera kekuasaan, ia bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga memberi pelajaran penting: bahwa dalam demokrasi, yang paling sulit bukan merebut kekuasaan, melainkan tetap waras ketika sudah dekat dengannya.

abah-arul.blogspot.com., Desember 2025

Sumber: https://nu.or.id/nasional/savic-ali-soroti-kompleksitas-posisi-nu-sebagai-masyarakat-sipil-mUR2z