Ketika Uang 100 Miliar Jadi Santri Baru di Pesantren PBNU

Ada pepatah lama di ruang-ruang diskusi NU: “Kalau sudah bicara fiqih, semuanya tenang; kalau bicara struktur organisasi, semuanya tegang.” Dan rupanya, ketika disodori isu dana Rp100 miliar, ketegangan itu naik kelas—bukan lagi tegang seperti ditagih SPP pesantren, tapi tegang level audit akuntan publik.

Isu ini ibarat santri baru yang tiba-tiba jadi pusat perhatian: semua orang nanya dari mana asalnya, mau ngapain, dan kenapa bisa menghilang muncul kembali seenaknya seperti jin ifrit punya program self-refresh.

PBNU Klarifikasi: “Ini Transaksi, Bukan Tragedi”

Dalam konferensi pers yang suasananya mirip rapat kelas ketika ketua kelas dituduh nyolong kapur, Bendahara Sumantri Suwarno tampil dengan gaya paling rapi yang pernah ditampilkan oleh seorang bendahara: map lengkap, data lengkap, alis sedikit naik—menandakan “saya sudah siap dites, jangan macam-macam.”

Ia menjelaskan bahwa uang Rp100 miliar itu benar masuk, dicatat, tidak disembunyikan, dan sebagian besar sudah ditarik lagi. Intinya: “Ini bukan kriminal, ini cuma lalu lintas keuangan yang sedang lewat.”

Kalau diibaratkan, PBNU seperti rumah makan besar. Ada tamu datang nitip panci besar, dicatat di buku, dan beberapa hari kemudian panci itu diambil lagi. Masalahnya, di luar sana ada yang teriak:

“Itu bukan panci, itu bukti konspirasi!”

Sumantri pun mengingatkan publik agar tidak mudah percaya pada narasi-narasi yang “diangin-anginkan”—kalau terlalu sering kena angin, nanti masuk angin beneran dan butuh kerokan politik internal.

Dugaan Manuver Politik: Sebuah Drama Tanpa OST

Ketika Najib Azca menyebut adanya upaya untuk menekan Syuriyah supaya memakzulkan Ketum PBNU, suasana makin dramatis. Orang-orang mulai mencari siapa penulis skenario, siapa sutradara, dan siapa pemain cadangannya.

Sayangnya, tidak ada OST (soundtrack) yang mengiringi, jadi publik hanya bisa menebak-nebak. Tapi kalau drama ini punya soundtrack, kemungkinan besar judulnya:

“Audit yang Hilang, Dana yang Pulang, Narasi yang Melayang.”

Sementara itu Gus Yahya tampil paling tenang di antara semua:

“Silakan periksa, kami kooperatif. Yang penting jangan nuduh dulu sebelum ada bukti.”

Bahasa halus dari: “Tenang, ini bukan sinetron Indosiar.”

KPK Masuk Panggung: Saat Semua Orang Mendadak Ingat Arsip

Saat KPK menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini, sontak semua orang ingat arsip. Mendadak laptop dicari, kwitansi difotokopi, bahkan buku besar yang sudah lama dijadikan tatakan aqua galon pun dicuci bersih.

KPK hanya bilang: “Kami analisis dulu ya.”

Publik mengartikan: “Siap-siap, bukunya kami baca semua.”

Audit yang sempat muncul lalu dibantah sebagai “dipelintir” membuat suasana seperti lomba tarik tambang: satu pihak menarik “ini bukti!”, pihak lain menarik “itu hoaks!”

Pelajaran Besar dari Polemik 100 Miliar

Dari semua kehebohan ini, kita belajar satu hal:

tata kelola organisasi besar itu mirip dapur warung soto.

Selama kuahnya enak, semua senang. Tapi begitu ada yang melihat ke dapur dan bertanya, “Loh bawangnya kok segitu banyak?”, suasana langsung riuh.

Isu uang 100 miliar ini memperlihatkan beberapa titik rawan:

• figur bermasalah yang tidak segera dicopot, seperti wajan gosong yang tetap dipakai karena “sayang, masih bisa buat tumis kangkung,”
• auditor yang mundur karena hasil kerjanya di-forward tanpa stiker estetik,
• dan dokumen yang bocor seperti panci tanpa tutup.

Penutup: NU, Ujian, dan Humor Menjaga Marwah

Pada akhirnya, polemik dana ini adalah ujian. Bukan hanya untuk PBNU, tetapi juga untuk kita sebagai bangsa: apakah kita bisa melihat masalah serius tanpa berubah menjadi komentator sinetron?

NU telah melewati zaman kolonial, zaman orde apa pun, sampai zaman TikTok. Jadi seharusnya, ujian 100 miliar ini bukan kiamat—paling banter hanya “ulangan tengah semester” dalam mata pelajaran Tata Kelola dan Fikih Anggaran.

Jika semua pihak tenang, jujur, dan transparan, maka marwah organisasi akan tetap seperti peci kiai: kadang miring, kadang goyang, tapi tidak pernah jatuh.

abah-arul.blogspot.com., Desember 2025