AKN NU: Ketika Santri Diajak Diplomasi, tapi Lupa Ganti Sarung

Nahdlatul Ulama (NU) itu unik. Ia seperti warung kopi 24 jam: menunya tradisional, tapi pengunjungnya global. Dari kiai kampung sampai duta besar, dari kitab kuning sampai white paper geopolitik. Maka ketika PBNU di era Gus Yahya meluncurkan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU), banyak warga NU manggut-manggut sambil bergumam, “Oh, ini santri mau diajak naik pesawat, bukan cuma naik sepeda ontel.”

Secara konsep, AKN NU memang terdengar gagah. Ia digadang-gadang sebagai puncak piramida kaderisasi NU—semacam pesantren eksekutif tempat kader NU dilatih membaca peta dunia, bukan cuma peta kiblat. Kurikulumnya berkelas internasional, jejaringnya global, dan mitranya bukan kaleng-kaleng: Center for Shared Civilizational Values (CSCV) di Amerika Serikat. Dari sini, NU diharapkan tak hanya bicara soal qunut dan tahlilan, tapi juga soal perdamaian dunia, HAM, dan masa depan peradaban.

Masalahnya, tidak semua warga NU siap ketika santri tiba-tiba diajak diskusi geopolitik sambil minum kopi Starbucks.

Bagi pendukung AKN NU, kerja sama dengan CSCV adalah lompatan strategis. “Kalau NU mau didengar dunia, ya harus masuk ruang-ruang dunia,” kira-kira begitu logikanya. Tapi bagi pengkritik, ini terdengar seperti, “Lho, kok urusan kader NU malah numpang alamat di Amerika?” Apalagi CSCV didirikan oleh Gus Yahya sendiri. Di sinilah sebagian warga mulai mengernyit, sambil bertanya pelan tapi tajam: ini kaderisasi atau family gathering global?

Polemik itu mencapai klimaks ketika AKN NU menghadirkan Peter Berkowitz, akademisi AS dari Hoover Institution, yang dicap punya pandangan pro-Israel. Di tengah luka Gaza yang masih berdarah, kehadiran tokoh seperti ini di forum NU terasa seperti menghidangkan es teh manis di tengah acara tahlilan kematian—bukan haram, tapi jelas tidak empatik.

Reaksi pun keras. Rais Aam KH. Miftachul Akhyar turun tangan. AKN NU dihentikan, MoU dengan CSCV diputus. Warga NU menarik napas panjang: “Alhamdulillah, Syuriyah masih megang setir, bukan Google Maps.”

Namun sesungguhnya, yang dipersoalkan bukan sekadar satu narasumber. Di balik itu ada kekhawatiran lebih dalam: aliran dana yang tidak transparan, potensi konflik kepentingan, dan ketakutan bahwa jargon “Humanitarian Islam” jangan-jangan hanyalah liberalisme yang disamarkan dengan batik dan kopiah.

Padahal, jika ditelusuri dengan niat baik, Humanitarian Islam bukan barang baru bagi NU. Itu hanya nama Inggris dari apa yang sudah lama dipraktikkan Wali Songo: Islam yang ramah, santun, dan tidak gemar membenturkan jidat ke tembok peradaban. Gus Dur dulu menyebutnya dengan bahasa sederhana: kemanusiaan dulu, baru kemenangan simbolik. Bedanya, Gus Dur menyampaikannya sambil bercanda di Ciganjur, bukan lewat policy brief di Washington DC.

Masalah muncul ketika alat diplomasi global seperti CSCV dan LibForAll terlalu masuk ke dapur internal NU. Bagi sebagian warga, ini terasa seperti tamu yang awalnya diundang ke ruang tamu, tapi lama-lama ikut mengatur bumbu di dapur pesantren. Niatnya mungkin baik, tapi rasa masakan NU jelas tidak boleh ditentukan oleh lidah luar.

Akhirnya, penghentian AKN NU dan dilengsernya Gus Yahya pada November 2025 menjadi semacam ijtihad organisatoris: NU memilih menutup jendela dulu, memastikan pondasi rumah kuat, sebelum kembali membuka pintu dunia. Pesannya jelas: global boleh, tapi kiblat jangan bergeser.

Saga AKN NU ini pada akhirnya bukan tragedi, melainkan cermin. Ia memperlihatkan bahwa NU sedang bergulat dengan pertanyaan besar: bagaimana menjadi warga dunia tanpa lupa kampung halaman. Bagaimana berdiplomasi di PBB tanpa kehilangan doa qunut Subuh. Bagaimana bicara perdamaian global tanpa menggadaikan Palestina.

Mungkin ke depan, NU tetap akan go global. Tapi dengan satu catatan penting: paspor boleh internasional, tapi akarnya harus tetap nyemplung di tanah pesantren. Karena di situlah NU lahir—dan di situlah pula, ia akan selalu menemukan jati dirinya.

abah-arul.blogspot.com., Desember 2025