Daftar Malu Nasional: Ketika Utang Pajak Turki Lebih Panjang dari Daftar Tamu Pernikahan

Pada pertengahan Desember 2025, Direktorat Jenderal Pajak Turki (Gelir İdaresi Başkanlığı/GİB) melakukan sebuah ritual tahunan yang selalu ditunggu publik—mirip pengumuman kelulusan, hanya saja ini versi sebaliknya. Alih-alih nama-nama berprestasi, yang diumumkan adalah 56.086 wajib pajak dengan utang di atas 5 juta lira, dengan total tunggakan mencapai 1,507 triliun lira. Angka yang jika dicetak di struk kasir, kertasnya mungkin perlu digulung sampai Ankara.

Publikasi ini segera viral, beredar di media seperti HT Ekonomi dan grup WhatsApp ekonomi—tempat di mana gosip fiskal dan diskon supermarket hidup berdampingan. Namun jangan salah, ini bukan sekadar drama angka. Ini adalah teater transparansi, lengkap dengan pesan moral, tekanan sosial, dan sedikit rasa malu kolektif.

Transparansi atau Papan Pengumuman Dosa?

Secara hukum, langkah GİB ini sah dan terhormat. Vergi Usul Kanunu memang mengizinkan publikasi nama penunggak pajak besar. Tujuannya mulia: keadilan sosial dan efek jera. Logikanya sederhana—kalau utang kartu kredit bikin stres, utang pajak bikin nama Anda terpampang nasional.

Indonesia pun punya tradisi serupa. Bedanya, di Turki istilahnya lebih pedas: ifşa—membuka aib ke ruang publik. Pajak bukan hanya urusan angka, tapi juga urusan harga diri.

Masalahnya: Banyak yang Sudah “Almarhum”

Di balik angka yang menggetarkan kalkulator, muncul fakta yang agak tragis sekaligus ironis: sekitar 80% utang berasal dari perusahaan yang sudah “terk”—bangkrut, tutup, atau sekadar tinggal papan nama. Ini seperti menagih arisan pada anggota grup WhatsApp yang sudah keluar sejak 2019.

Artinya, sebagian besar tunggakan adalah warisan masa lalu—jejak ekonomi yang terpeleset akibat inflasi, depresiasi lira, dan badai kebangkrutan. Negara mencatat utang, tetapi debiturnya sudah pindah alam bisnis.

Sektor Unggulan: Dari Rokok Sampai Bahan Bakar

Menariknya, para juara utang pajak ini datang dari sektor-sektor “kelas berat”: tembakau, energi, konstruksi, dan perdagangan bahan bakar. Sektor dengan margin besar, regulasi tebal, dan godaan kreatif dalam laporan keuangan.

Dominasi industri tembakau di puncak daftar menimbulkan tanya: apakah ini soal cukai yang mencekik, pasar gelap yang menggoda, atau seni menghindari pajak tingkat lanjut? Bisa jadi semuanya. Di sini, negara tidak cukup hanya menagih—ia perlu bercermin pada desain regulasinya sendiri.

Politik, Moral, dan Sedikit Drama

Dari sisi politik-ekonomi, publikasi ini juga berfungsi sebagai pesan simbolik: “Kami menagih yang besar dulu.” Sebuah kalimat yang terdengar menenangkan bagi rakyat kecil yang pajaknya dipotong otomatis dari slip gaji.

Media oposisi pun ikut menyemarakkan dengan label vergi yüzsüzleri—penghindar pajak tak tahu malu. Sebuah istilah yang terdengar seperti judul sinetron, tapi dampaknya nyata bagi reputasi bisnis.

Pelajaran untuk Semua

Bagi warga biasa, ini pengingat bahwa pajak adalah urusan serius—dan mahal. Bagi investor, ini alarm reputasi. Bagi negara, ini sinyal bahwa transparansi saja tidak cukup jika sistemnya masih melahirkan bangkrut massal.

Penutup: Transparansi sebagai Diagnosis, Bukan Sekadar Etalase

Akhirnya, daftar utang pajak GİB ini bukan sekadar laporan administrasi. Ia adalah cermin fiskal Turki di akhir 2025: memantulkan komitmen hukum, tekanan sosial, sekaligus luka struktural ekonomi.

Transparansi, dalam hal ini, bukan hanya alat kontrol, tetapi juga alat diagnosis. Dan seperti diagnosis medis, menyebut penyakit saja tidak menyembuhkan. Yang dibutuhkan adalah terapi kebijakan—agar di tahun-tahun mendatang, daftar yang diumumkan lebih pendek, dan ekonomi lebih sehat.

Karena idealnya, daftar pajak nasional tidak berubah menjadi daftar kenangan perusahaan yang gugur di medan inflasi.

abah-arul.blogspot.com., Desember 2025