Manifesto Ekologis Dedi Mulyadi

Pidato biasanya punya dua fungsi utama: membuat hadirin bertepuk tangan atau membuat mereka diam sambil mengecek ponsel. Namun pidato Dedi Mulyadi di HUT PGRI ini beda kelas. Ia bukan sekadar sambutan, melainkan semacam “khutbah ekologis” yang isinya membuat orang mendadak merasa bersalah tiap melihat pohon ditebang—bahkan yang di Google Maps.

Dengan gaya khasnya yang santai tapi menusuk, Dedi tidak memulai dengan basa-basi. Ia langsung mengocok ulang daftar dosa. Kalau biasanya dosa besar itu identik dengan urusan ranjang dan meja judi, kali ini ia mengumumkan pembaruan sistem operasi moral: merusak alam adalah dosa paling premium. Dosa berlangganan, dampaknya lintas generasi, dan tidak bisa ditebus dengan istighfar sambil buang sampah sembarangan.

Logikanya sederhana tapi menyebalkan (karena benar): zina mungkin efeknya lokal, tapi gunung gundul efeknya nasional. Sungai tercemar tidak kenal mazhab. Longsor tidak bertanya KTP. Dengan menyebut kerusakan alam sebagai pelanggaran sunnatullah, ia seperti berkata, “Silakan rajin ibadah, tapi jangan berharap langit ramah kalau bumi terus kalian aniaya.” Doa tanpa etika ekologis, dalam versi ini, ibarat Wi-Fi tanpa kuota: ada sinyal, tapi tak nyambung.

Masuk ke bagian sejarah, Dedi melontarkan sindiran yang rasanya seperti ditaburi cabai rawit. Infrastruktur peninggalan Belanda masih berdiri gagah, sementara alam pascakemerdekaan justru makin babak belur. Ini semacam ironi nasional: penjajah pulang, tapi kita yang merusak rumah sendiri. Kemerdekaan ternyata tidak otomatis disertai kemampuan merawat halaman.

Di titik ini, identitas bangsa mengalami redefinisi. Bukan lagi soal pakaian adat saat upacara, tapi soal relasi dengan tanah dan air. Kabayan dihadirkan sebagai ikon: santai, sederhana, dan tidak pernah kepikiran menambang gunung demi konten. Kujang pun diluruskan nasibnya—bukan simbol kekerasan, melainkan alat pertanian. Senjata sejati orang Sunda, rupanya, bukan amarah, tapi cangkul.

Kritik sosial-ekonominya pun tak kalah pedas. Kita digambarkan sebagai bangsa yang rajin menjual bahan mentah lalu bangga membeli barang jadi dengan harga mahal. Dari tambang sampai budaya, dari rempah sampai aplikasi. Ini pola klasik: alam dijual, akal disewakan, lalu kita heran kenapa tidak berdaulat. Dalam narasi ini, “bangsa dungu” bukan hinaan, melainkan peringatan keras—seperti alarm kebakaran yang suaranya menyebalkan tapi menyelamatkan.

Solusi yang ditawarkan juga cukup radikal untuk ukuran pidato resmi: kurangi gadget, perbanyak tanah. Anak-anak diajak lebih sering memegang daun daripada layar. Pendidikan karakter bukan lagi poster di dinding sekolah, tapi tangan kotor karena menanam pohon. Sebuah gagasan yang terdengar sederhana, namun di era scroll tanpa henti, terasa hampir revolusioner.

Semua ini disampaikan dengan gaya khas: ceplas-ceplos, diselingi humor Sunda, kadang marah, kadang lirih. Ia tidak tampak seperti gubernur yang membaca teks, melainkan seperti tetangga yang sudah lelah melihat selokan mampet tapi tetap disuruh “sabar”. Justru di situlah kekuatannya: otentik, tidak steril, dan terasa manusiawi.

Pada akhirnya, pidato ini bukan sekadar pidato. Ia adalah cermin besar yang dipasang di tengah ruangan, memaksa kita bercermin sambil bertanya, “Nasionalisme kita ini slogan atau tindakan?” Cinta tanah air ternyata tidak cukup dengan lagu wajib—ia butuh pohon, sungai bersih, dan gunung yang tidak botak.

Pesan pamungkasnya sederhana tapi berat: menyelamatkan alam bukan proyek sampingan, melainkan proyek penyelamatan jiwa bangsa. Sebab kalau bumi sudah menyerah, identitas tinggal cerita, doa tinggal gema, dan pidato—seindah apa pun—hanya akan terdengar seperti suara di atas tanah longsor.

abah-arul.blogspot.com., Desember 2025