Pesan Pendek, Makna Panjang: Ketika WhatsApp PKB Lebih Serius dari Buku Teks Ekonomi

 

Di era ketika pesan WhatsApp sering berisi “lokasi di mana?”, “OTW”, atau stiker kucing berjoget, sebuah unggahan di WhatsApp Channel resmi DPP PKB justru tampil beda. Isinya singkat, rapi, dan—yang paling mengejutkan—mengutip Pasal 33 UUD 1945. Ini bukan grup keluarga. Ini politik tingkat tinggi yang dikemas ala pesan hemat kuota.

Pesannya sederhana: audiensi Ketua DPW PKB se-Indonesia dengan Presiden Prabowo, dipimpin Gus Muhaimin Iskandar, dengan satu fokus besar—ekonomi jangan cuma ramah pada segelintir orang. Permodalan harus terbuka, akses harus luas, dan konstitusi jangan cuma jadi hiasan dinding ruang sidang. Sederhana, tapi nadanya seperti berkata: “Kami datang silaturahmi, tapi jangan lupa ideologi kami ikut dibawa.”

Audiensi yang berlangsung 4 Februari 2026 di Istana Negara itu jelas bukan sekadar sesi foto dan salaman. Ini bukan acara “perkenalan pengurus baru lalu pulang”. Lebih tepat disebut: pertemuan resmi dengan niat tidak sepenuhnya santai. PKB yang pada Pilpres 2024 berada di luar barisan pemenang kini duduk manis di Istana, membawa proposal rekonsiliasi—lengkap dengan catatan kaki konstitusional.

Yang menarik, PKB tidak datang sambil berkata, “Kami siap ikut apa pun.” Tidak. Mereka datang dengan membawa Pasal 33, pasal legendaris yang sering dikutip, jarang dipraktikkan, dan hampir selalu muncul saat ekonomi mulai terasa terlalu eksklusif. Di tengah jargon hilirisasi, industrialisasi, dan proyek-proyek raksasa yang fotonya cocok jadi wallpaper, PKB menyelipkan pesan: jangan lupa UMKM, koperasi, petani, nelayan—mereka yang jarang diundang ke groundbreaking, tapi selalu disebut dalam pidato.

Ini seperti mengingatkan tuan rumah: “Silakan bangun gedung tinggi, tapi jangan lupa tangganya harus bisa dipanjat orang banyak.” Sebuah pengingat halus, tapi cukup keras bagi yang peka.

Pemilihan WhatsApp Channel sebagai medium juga patut diapresiasi. Tidak semua pesan ideologis perlu seminar nasional. Kadang, cukup satu unggahan yang bisa dibaca kader sampai ke desa, tanpa perlu sinyal 5G. Ringkas, padat, dan mudah diteruskan. Ini bukan sekadar laporan kegiatan, tapi branding politik internal: kami dekat dengan kekuasaan, tapi masih ingat akar rumput—dan ingat konstitusi.

Secara politik praktis, sinyalnya juga jelas. Dukungan dua periode, obrolan soal pilkada tidak langsung, dan bahasa tubuh yang semakin akrab menunjukkan PKB tidak ingin sekadar jadi penonton sejarah. Mereka ingin duduk di meja utama, sambil sesekali mengingatkan isi buku pedoman negara. Sebuah posisi yang mereka sebut: mitra kritis—meski kadang “kritis” itu disampaikan dengan senyum dan foto bersama.

Maka, unggahan WhatsApp itu sejatinya bukan pesan biasa. Ia adalah ringkasan strategi politik tiga lapis: tetap setia pada narasi ekonomi kerakyatan, cukup luwes membaca peta kekuasaan, dan cukup pintar menenangkan kader bahwa “kami masih di jalur yang benar”.

Di tengah politik yang sering ribut soal kursi, PKB lewat pesan singkat ini ingin terlihat ribut soal konstitusi. Apakah nanti praktiknya akan seideal pesannya? Itu urusan bab selanjutnya. Tapi untuk satu unggahan WhatsApp, isinya sudah cukup serius—bahkan lebih serius dari sebagian diskusi ekonomi di televisi. 😌

abah-arul.blogspot.com., Februari 2026