Sebelum Mengganti Penguasa, Cobalah Mengganti Kebiasaan

Tentang moralitas, politik, dan manusia yang rajin mengoreksi dunia tetapi sering lupa mengoreksi dirinya sendiri.

Ada sebuah kebiasaan menarik dalam kehidupan politik kita: ketika keadaan memburuk, kita segera mencari siapa yang harus disalahkan. Pemerintah dianggap gagal, wakil rakyat dianggap lupa rakyat, partai dianggap sibuk mengurus kursi, dan pejabat dianggap terlalu akrab dengan angka-angka yang kebetulan berakhiran nol.

Kita menjadi ahli politik dadakan. Dari ruang tamu, warung kopi, grup WhatsApp, hingga kolom komentar, semua orang mendadak memiliki teori tentang bagaimana negara seharusnya dikelola.

Namun, ada satu pertanyaan yang jarang muncul di tengah perdebatan itu: kalau kita sendiri diberi kekuasaan, apakah kita akan menjadi lebih baik, atau hanya menjadi lebih leluasa?

Pertanyaan semacam ini rupanya pernah mengganggu ketenangan seorang sastrawan Argentina, Jorge Luis Borges.

Dalam sebuah wawancara pada 1982, Borges menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu peduli pada politik. Ia lebih tertarik pada moralitas dan etika. Menurutnya, jika setiap orang bertindak secara moral, dampaknya terhadap politik akan sangat besar.

Pernyataan ini terdengar sederhana. Bahkan terlalu sederhana untuk ukuran dunia politik yang memiliki ribuan teori, ratusan partai, puluhan lembaga, dan entah berapa banyak orang yang merasa paling benar.

Tetapi justru di situlah letak kejenakaannya.

Kita sibuk mencari solusi untuk negara, sementara persoalan kecil di dalam diri sendiri sering dibiarkan menjadi negara kecil yang gagal.

Politik Dimulai dari Hal-Hal yang Tidak Masuk Berita

Borges seolah mengingatkan bahwa politik tidak selalu dimulai dari gedung parlemen. Kadang-kadang, politik dimulai dari antrean.

Di antrean itu, seseorang berdiri dengan tertib. Tiba-tiba datang orang lain yang merasa memiliki hak istimewa karena mengenal petugas. Ia menyelip ke depan sambil tersenyum.

“Sebentar saja, Pak.”

Sebentar bagi dirinya, tetapi panjang bagi orang-orang yang sudah menunggu.

Di sinilah demokrasi mengalami ujian pertamanya. Bukan di bilik suara, melainkan di depan loket pelayanan.

Kita bisa saja mengkritik pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan. Namun, ketika mendapat kesempatan menyelip antrean, kita mendadak menemukan teori baru tentang keadilan.

Kita bisa mengecam korupsi miliaran rupiah, tetapi masih merasa wajar membawa pulang alat tulis kantor yang bukan milik kita.

Kita bisa berpidato tentang kejujuran, tetapi ketika kasir salah menghitung uang kembalian, kita memilih diam dengan alasan, “Mungkin memang rezeki.”

Begitulah. Moralitas sering kali menjadi prinsip yang sangat tegas ketika diterapkan kepada orang lain, tetapi mendadak lentur ketika menyentuh kepentingan sendiri.

Seandainya kebiasaan kecil semacam ini menjadi budaya nasional, jangan heran jika suatu hari kita memiliki pemerintahan yang persis seperti kebiasaan masyarakatnya: pandai mencari celah, lihai menyusun alasan, dan selalu merasa dirinya pengecualian.

Orang Baik Belum Tentu Cukup untuk Membuat Negara Baik

Gagasan Borges memang menarik. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan: moralitas pribadi bukanlah obat untuk segala penyakit politik.

Bayangkan sebuah masyarakat yang seluruh warganya jujur, tetapi sistem hukumnya tidak adil. Semua orang membayar pajak dengan benar, tetapi uangnya dikelola secara sembarangan. Semua orang tertib, tetapi pelayanan publik tetap diskriminatif.

Dalam keadaan seperti itu, menjadi orang baik saja tidak cukup.

Kita tidak bisa menyuruh korban ketidakadilan untuk sekadar memperbaiki akhlak, sementara sumber ketidakadilannya dibiarkan berdiri megah dengan papan nama dan anggaran tahunan.

Ini seperti meminta seseorang yang rumahnya kebanjiran untuk belajar bersabar, tetapi tidak pernah memperbaiki tanggul.

Kesabaran memang penting. Namun, tanggul juga perlu dibangun.

Karena itu, etika personal harus berjalan bersama keberanian memperbaiki sistem. Orang jujur perlu berani menolak korupsi, tetapi juga perlu berani mendukung aturan yang mencegah korupsi. Orang adil tidak cukup hanya bersikap baik kepada tetangga, tetapi juga harus peduli pada kebijakan yang menentukan nasib orang banyak.

Moralitas tanpa tindakan politik bisa menjadi kesalehan yang terlalu nyaman. Sebaliknya, politik tanpa moralitas bisa menjadi kecerdasan yang kehilangan arah.

Keduanya perlu berjalan bersama, meskipun kadang-kadang berjalan bersama itu lebih sulit daripada sekadar membuat unggahan penuh kutipan bijak.

Ketika Nurani Menjadi Slogan Kampanye

Ada satu ironi yang lebih menggelikan.

Di musim politik, hampir semua orang berbicara tentang moralitas. Para calon pemimpin tampil dengan wajah penuh kesederhanaan, menyampaikan janji tentang kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan.

Kata “rakyat” diucapkan begitu sering hingga terasa seperti nama anggota keluarga sendiri.

Namun, setelah kekuasaan diperoleh, moralitas terkadang mengalami perubahan fungsi. Dari prinsip hidup menjadi bahan pidato. Dari pedoman tindakan menjadi dekorasi panggung.

Nurani pun seolah memiliki dua pekerjaan: menjadi kompas ketika kampanye dan menjadi aksesori ketika menjabat.

Tentu tidak semua politisi demikian. Masih banyak orang yang berusaha menjaga integritas di tengah godaan kekuasaan. Tetapi kenyataan bahwa moralitas sering dijadikan slogan menunjukkan betapa mudahnya nilai-nilai luhur dipakai untuk menutupi kepentingan yang tidak terlalu luhur.

Di sinilah pesan Borges menjadi menarik. Ia mengajak kita memeriksa moralitas bukan dari seberapa fasih seseorang berbicara tentang kebaikan, melainkan dari bagaimana ia bertindak ketika tidak ada kamera.

Sebab orang yang benar-benar jujur tidak membutuhkan mikrofon untuk mengembalikan dompet yang ditemukan.

Dan orang yang benar-benar adil tidak harus menunggu menjadi pejabat untuk berhenti memperlakukan orang lain secara semena-mena.

Pertanyaan yang Lebih Sulit daripada Memilih Presiden

Dalam politik, kita terbiasa bertanya: siapa yang layak memimpin?

Pertanyaan itu penting. Tetapi Borges mengajak kita menambahkan pertanyaan lain: manusia seperti apa yang sedang kita bentuk?

Kita menginginkan pemimpin yang jujur, tetapi apakah kita menghargai kejujuran ketika kejujuran itu merugikan kita?

Kita menginginkan pemimpin yang adil, tetapi apakah kita tetap mendukung keadilan ketika yang dihukum adalah orang dari kelompok kita sendiri?

Kita menginginkan pemimpin yang bijaksana, tetapi apakah kita bersedia mendengarkan pendapat yang berbeda tanpa buru-buru menganggap lawan bicara sebagai musuh negara?

Di media sosial, kita sering melihat orang membela demokrasi dengan cara yang sangat tidak demokratis. Mereka menginginkan kebebasan berbicara, tetapi hanya untuk orang yang sepakat dengan mereka.

Mereka menuntut toleransi, tetapi toleransi itu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku.

Mereka menginginkan keadilan, tetapi keadilan yang paling mereka sukai adalah keadilan yang memenangkan pihak sendiri.

Barangkali demokrasi memang tidak hanya membutuhkan pemilih yang cerdas, tetapi juga manusia yang sanggup menahan diri dari godaan merasa paling benar.

Sebab jika setiap orang ingin menjadi hakim, siapa yang akan bersedia menjadi terdakwa bagi kesalahan dirinya sendiri?

Jangan Apatis, tetapi Jangan Pula Merasa Suci

Pesan Borges tidak seharusnya dibaca sebagai ajakan untuk meninggalkan politik.

Tidak peduli politik bukan berarti politik tidak peduli kepada kita.

Harga kebutuhan pokok, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kebebasan berpendapat, hingga nasib orang-orang yang hidup dalam ketidakadilan, semuanya dipengaruhi oleh keputusan politik.

Kita boleh tidak menyukai hiruk-pikuk politik, tetapi kita tidak bisa sepenuhnya menghindari akibatnya.

Karena itu, menjadi manusia bermoral bukan alasan untuk berhenti menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Justru sebaliknya, moralitas seharusnya membuat kita lebih peduli terhadap kehidupan bersama. Kita tidak hanya berusaha menjadi orang baik di rumah, tetapi juga berusaha memastikan bahwa ruang publik tidak berubah menjadi tempat yang hanya menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan.

Namun, ada pula bahaya lain: merasa diri sudah bermoral hanya karena tidak ikut dalam pertarungan politik.

Seseorang bisa saja tidak pernah menjadi anggota partai, tidak pernah mengikuti kampanye, dan tidak pernah berdebat tentang pemilu. Tetapi jika ia membiarkan ketidakadilan berlangsung tanpa peduli, apakah ketidakpeduliannya otomatis menjadi kebajikan?

Mungkin tidak.

Sebab moralitas bukanlah sertifikat yang diperoleh setelah seseorang berhasil menjauh dari politik. Moralitas adalah kesediaan untuk bertanggung jawab, bahkan ketika tanggung jawab itu membuat hidup sedikit lebih rumit.

Dan hidup memang sering menjadi rumit ketika kita memilih melakukan hal yang benar.

Mengurus Nurani Sebelum Mengurus Negara

Borges mengingatkan kita bahwa perubahan politik tidak selalu dimulai dari atas. Ia bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Dari seseorang yang tidak mengambil hak orang lain.

Dari seseorang yang berani mengakui kesalahan.

Dari seseorang yang tidak menyebarkan kabar bohong hanya karena kabar itu menguntungkan kelompoknya.

Dari seseorang yang tetap menghormati orang lain meskipun berbeda pilihan politik.

Dari seseorang yang tidak menjadikan jabatan sebagai kesempatan untuk memperkaya diri.

Hal-hal itu mungkin tidak terdengar heroik. Tidak ada musik latar yang megah. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada baliho berukuran tiga kali lima meter yang mengumumkan bahwa seseorang baru saja berhasil menjadi manusia jujur.

Tetapi justru dari hal-hal kecil semacam itulah budaya politik yang sehat dapat tumbuh.

Tentu, memperbaiki diri tidak akan otomatis menghapus korupsi, mengakhiri ketidakadilan, atau membuat semua pejabat mendadak bijaksana. Kita tetap membutuhkan hukum yang kuat, institusi yang sehat, pengawasan publik, dan partisipasi politik yang aktif.

Namun, semua itu akan jauh lebih bermakna jika ditopang oleh manusia yang tidak menjadikan moralitas sekadar bahan pidato.

Pada akhirnya, mungkin kita perlu mengubah sedikit cara bertanya.

Bukan hanya:

“Siapa yang akan memerintah kita?”

Tetapi juga:

“Apakah kita sendiri sudah cukup layak untuk hidup bersama orang lain?”

Sebab mengganti penguasa mungkin hanya membutuhkan satu hari pemungutan suara.

Mengganti kebiasaan buruk membutuhkan waktu yang jauh lebih lama.

Dan memperbaiki nurani, tampaknya, adalah pekerjaan yang tidak pernah mengenal masa jabatan.

Kekuasaan bisa berganti setiap lima tahun. Tetapi jika watak kita tidak pernah berubah, jangan-jangan yang kita lakukan selama ini hanyalah mengganti nama masalah, bukan menyelesaikannya.

abah-arul.blogspot.com., Oktober 2026