Ketika Kang Dedi Menagih Uang Negara: Sebuah Komedi Fiskal tentang Anak, Induk, dan Dompet yang Nyasar

Ada satu hukum tak tertulis dalam kehidupan: selama masih ada urusan uang, filsafat akan selalu bertemu akuntansi.

Kita boleh berdebat berjam-jam tentang demokrasi, keadilan sosial, bahkan makna kehidupan menurut Aristoteles, Al-Ghazali, atau warung kopi sebelah kantor kecamatan. Namun begitu muncul kalimat, "Dana Bagi Hasilnya belum turun," seluruh pembicaraan berubah menjadi sangat praktis. Tiba-tiba semua orang hafal angka, pasal undang-undang, bahkan tanggal surat yang sudah dikirim tujuh kali.

Pidato Dedi Mulyadi di MPR terasa seperti adegan itu.

Bedanya, yang sedang menagih bukan ketua RT kepada warga yang belum membayar iuran, melainkan gubernur provinsi terbesar di Indonesia kepada pemerintah pusat.

Dan yang ditagih bukan uang kas ronda.

Melainkan triliunan rupiah.

Dalam pidatonya, Kang Dedi tidak memakai bahasa yang berputar-putar seperti petunjuk penggunaan mesin fotokopi. Ia memilih bahasa yang lebih mudah dipahami siapa saja.

"Pusat itu induk."

Kalimat sederhana ini sebenarnya menyimpan kritik yang cukup pedas.

Karena menurut logika keluarga Indonesia, induk biasanya rela makan nasi dengan garam agar anaknya bisa membeli buku sekolah. Yang terjadi, menurut Kang Dedi, justru terasa sebaliknya. Anak sudah bekerja keras, hasil panennya disetor ke rumah induk, tetapi ketika uang jajan diminta kembali, jawabannya masih, "Nanti ya."

Kalau hanya sekali, mungkin lupa.

Kalau sampai tujuh surat, itu sudah seperti orang mengirim chat, di-read, tetapi balasannya cuma stiker.

Yang membuat pidato ini menarik bukan semata-mata soal uang.

Kalau hanya soal uang, para bendahara di seluruh Indonesia sudah lebih dulu menjadi filsuf.

Yang menarik adalah cara Kang Dedi membangun narasi moral.

Ia tidak datang sambil berkata, "Kami miskin."

Sebaliknya, ia berkata, "Kami tetap bekerja."

Pegawai boleh bekerja dari rumah.

Perjalanan dinas dipangkas.

Anggaran makan-minum disunat.

Sosialisasi dikurangi.

Tetapi jalan tetap dibangun.

Sekolah tetap berdiri.

Jembatan tetap tersambung.

Irigasi tetap mengalir.

Logikanya sederhana. Ia ingin mengatakan bahwa efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Sama seperti orang yang sedang diet. Mengurangi nasi tidak berarti berhenti hidup. Yang berhenti hanya kebiasaan mengambil nasi tiga centong.

Ini sindiran yang cukup elegan terhadap budaya birokrasi yang kadang menganggap rapat adalah bahan bakar utama pembangunan.

Padahal rakyat sering curiga, pembangunan justru mulai berjalan ketika rapatnya selesai.

Ada bagian lain yang menggelitik.

Kang Dedi mengeluhkan listrik dari Cirata mengalir ke tempat lain, sementara daerah asal menikmati listrik dari sumber yang berbeda.

Mendengar ini, saya teringat petani durian.

Ia menanam pohon.

Menyiram.

Merawat.

Mengusir tupai.

Menunggu bertahun-tahun.

Begitu panen datang, duriannya masuk truk menuju kota.

Yang tersisa di kampung hanya kulitnya.

Kalau sedang beruntung, ia masih bisa mencium aromanya ketika truk melintas.

Begitulah terkadang hubungan antara daerah penghasil dan pusat distribusi.

Yang menghasilkan sering hanya memperoleh kehormatan.

Yang menikmati memperoleh keuntungan.

Persoalan pajak bahkan lebih lucu lagi.

Pabrik berdiri di Jawa Barat.

Truknya lewat jalan Jawa Barat.

Asapnya dihirup warga Jawa Barat.

Banjirnya terjadi di Jawa Barat.

Tetapi kantor pusatnya berada di Jakarta.

Akibatnya, pajak ikut tinggal di Jakarta.

Fenomena ini mengingatkan kita pada anak kos.

Sampahnya ditinggalkan di kamar.

Tetapi alamat KTP tetap di rumah orang tua.

Kalau ditanya tinggal di mana, jawabannya fleksibel.

Kalau ditanya bayar pajak di mana, jawabannya sangat tegas.

Namun pidato ini sebenarnya bukan sekadar pidato tentang uang.

Ini pidato tentang pengakuan.

Daerah ingin diakui bukan hanya sebagai lokasi industri, tetapi juga sebagai mitra pembangunan.

Karena pembangunan bukan sekadar menghitung Produk Domestik Regional Bruto.

Ia juga menghitung berapa banyak jalan yang rusak karena truk industri, berapa sungai yang harus dinormalisasi, berapa sekolah yang harus dibangun akibat ledakan penduduk, dan berapa banyak warga yang berharap anaknya bisa hidup lebih baik daripada mereka.

Masalahnya, penderitaan semacam ini sering tidak masuk ke dalam tabel Excel.

Padahal justru di situlah biaya pembangunan yang sesungguhnya.

Pemerintah pusat bukan tokoh antagonis dalam sinetron yang tugasnya hanya membuat daerah menderita.

Mengelola negara sebesar Indonesia bukan perkara membagi kue ulang tahun.

Ada pertahanan.

Ada subsidi.

Ada pembangunan wilayah tertinggal.

Ada ribuan pulau yang sama-sama merasa penting.

Kalau semua daerah berkata, "Ini uang kami," negara bisa berubah menjadi grup WhatsApp keluarga yang isinya hanya perdebatan soal warisan.

Di sinilah letak rumitnya negara.

Semua merasa menjadi tulang punggung.

Padahal tubuh manusia hanya punya satu tulang belakang.

Yang lain juga penting.

Jantung tidak bisa berkata kepada paru-paru, "Tanpa saya kamu mati."

Paru-paru bisa menjawab dengan santai, "Coba saja bekerja lima menit tanpa saya."

Yang paling menarik dari pidato Kang Dedi justru bukan angka-angkanya.

Melainkan keberaniannya menghidupkan kembali diskusi lama tentang hubungan pusat dan daerah.

Diskusi ini sudah setua era reformasi.

Ia seperti lagu lawas yang terus diputar karena liriknya belum selesai.

Seberapa besar daerah boleh mengatur dirinya sendiri?

Seberapa besar pusat boleh mengatur semuanya?

Jawaban ekstrem di kedua sisi sama-sama berbahaya.

Terlalu sentralistis membuat daerah merasa hanya menjadi ATM nasional.

Terlalu otonom membuat negara bisa berubah menjadi kumpulan kerajaan kecil yang masing-masing merasa paling berjasa.

Kebijaksanaan mungkin berada di tengah, tempat di mana pusat tetap menjadi nahkoda, tetapi tidak lupa mendengar suara awak kapal yang setiap hari berhadapan dengan ombak.

Pada akhirnya, pidato Kang Dedi mengingatkan kita pada satu kenyataan sederhana.

Dalam keluarga yang sehat, anak tidak terus-menerus meminta.

Tetapi orang tua juga tidak terus-menerus berkata, "Nanti."

Karena kasih sayang bukan hanya diukur dari pidato penuh cinta.

Ia juga terlihat ketika dompet akhirnya benar-benar dibuka.

Mungkin di situlah pelajaran terbesar dari pidato ini.

Negara bukan sekadar mesin pemungut pajak.

Ia adalah keluarga besar yang harus memastikan bahwa mereka yang bekerja keras di dapur pembangunan tidak hanya kebagian asapnya, tetapi juga menikmati hangatnya masakan.

Sebab kalau yang sampai ke daerah hanya asap, jangan heran kalau suatu hari yang mengepul bukan lagi cerobong pabrik, melainkan keluhan yang semakin sulit diredam.

Dan seperti kita tahu, keluhan politik memiliki sifat yang unik.

Ia jauh lebih cepat viral daripada laporan keuangan.

Excel bisa menunggu.

Media sosial tidak.

abah-arul.blogspot.com., Juli 2026