🗺️Pemekaran Wilayah: Peluang, Tantangan, dan Dampaknya bagi Demokrasi Lokal

Oleh: Imam Burhanuddin
 

Pemekaran wilayah—baik itu pemekaran provinsi, kabupaten, maupun kota—adalah isu yang terus mengemuka dalam diskusi politik dan pemerintahan di Indonesia. Dari satu sisi, pemekaran dianggap sebagai jalan untuk mendekatkan pelayanan publik. Tapi di sisi lain, banyak juga yang menganggapnya sebagai alat politik dan pemborosan anggaran. Lalu sebenarnya, apa itu pemekaran wilayah? Siapa yang menentukan? Dan apa dampaknya bagi rakyat?

---

🔍 Apa Itu Pemekaran Wilayah?
Pemekaran wilayah adalah proses pembentukan daerah otonom baru dengan memisahkan sebagian wilayah dari daerah induknya. Tujuannya antara lain:
Meningkatkan efisiensi pelayanan publik
Mendorong pemerataan pembangunan
Mengakomodasi aspirasi lokal

 

Menjaga stabilitas dan integrasi nasional
Contoh pemekaran yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir adalah:
Pemekaran Provinsi Papua menjadi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan (2022)
Rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Sukabumi Utara di Jawa Barat


---

⚖️ Apa Dasar Hukumnya?

Pemekaran wilayah diatur dalam:

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Undang-Undang Khusus Pembentukan Daerah Baru (seperti UU No. 14 s/d 17 Tahun 2022 untuk Papua)


Setiap pemekaran harus melalui kajian dari:

Pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri)

Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)

Persetujuan DPR RI



---

👥 Bagaimana Nasib Anggota DPRD di Daerah Baru?

Salah satu hal penting adalah:

> Ketika sebuah daerah baru dibentuk, maka anggota DPRD-nya belum dipilih melalui Pemilu.



Apa yang terjadi?

✅ Pemerintah menunjuk anggota DPRD sementara, berdasarkan perwakilan dari daerah induk atau usulan Mendagri.

🗳️ Pemilihan anggota DPRD baru akan dilakukan pada Pemilu berikutnya. Setelah itu, mereka menjadi wakil rakyat resmi dengan legitimasi elektoral.


---

📈 Peluang dari Pemekaran

✅ Pelayanan publik bisa lebih dekat dan cepat

✅ Pemerintah daerah lebih fokus mengelola wilayah yang lebih kecil

✅ Aspirasi lokal lebih mudah terakomodasi

✅ Daya dorong pembangunan bisa lebih merata



---

🚧 Tantangan dan Risiko

❌ Beban APBN/APBD meningkat karena harus membiayai kantor, pegawai, hingga infrastruktur baru

❌ Tidak semua pemekaran berdampak pada kesejahteraan—beberapa justru menimbulkan konflik elite

❌ Politik lokal bisa menjadi alat transaksi kekuasaan dengan dalih “pembangunan”

❌ Banyak daerah hasil pemekaran belum mandiri secara fiskal



---

📊 Fakta: 80% Lebih Daerah Otonom Baru Belum Mandiri

Menurut data Kementerian Keuangan, sebagian besar daerah hasil pemekaran masih bergantung pada transfer dari pusat (DAU, DAK, dll). Ini menunjukkan bahwa pemekaran belum tentu solusi jika tidak dibarengi dengan:

Kualitas SDM birokrasi

Infrastruktur dasar

Tata kelola pemerintahan yang transparan



---

🧭 Bagaimana Seharusnya Pemekaran Dilakukan?

Harus berbasis kajian ilmiah dan kebutuhan riil masyarakat

Melibatkan partisipasi publik secara terbuka

Menjaga akuntabilitas politik dan fiskal

Fokus pada manfaat jangka panjang, bukan kepentingan jangka pendek



---

✍️ Penutup

Pemekaran wilayah bisa menjadi alat pemerataan dan demokratisasi, tapi juga bisa menjadi jebakan administratif dan politik jika tidak dirancang dengan bijak. Rakyat perlu tahu, memahami, dan ikut mengawal prosesnya.

> Karena pada akhirnya, pemekaran bukan soal memperbanyak kantor pemerintahan—tetapi soal bagaimana negara hadir lebih dekat dan adil bagi semua warga.